Soroti Kinerja Kader PKS di Kota Depok, PDIP Bandingkan Penanganan Sampah di Surabaya: di Depok Jadi Sumber Masalah

SuaraBogor.id - Sindiran demi sindiran untuk kinerja kader PKS yang memimpin di Kota Depok, Jawa Barat terus datang dari PDIP atau Kader elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

PDIP sendiri terus melontarkan kritikan tajam terjadap kinerja Pemerintah Kota Depok di bawah kekuasaan PKS.

“Saya ingin menyampaikan dari data yang kami punya, bahwa program-program yang disampaikan Pemerintah Kota Depok ini amburadul,” kata Ketua DPC PDIP Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengutip dari DepokToday -jaringan Suara.com, Rabu (21/9/2022).

Adapun salah satu poin yang dibahas Hendrik, adalah persoalan sampah. Menurut dia, penanganan tersebut jalan di tempat, termasuk ketika di bawah kepemimpinan Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan wakil-nya, Imam Budi Hartono, pasangan yang diusung oleh PKS.

Sebagai contoh, Hendrik kemudian membeberkan data yang ia punya soal TPA Cipayung.

Menurut dia, setelah hampir 20 tahun PKS berkuasa di Kota Depok, tidak ada solusi terkait dengan pengolahan sampah.

“TPA yang ada menjadi sumber masalah bagi warga masyarakat sekitar. Pengolahan sampah masih tradisional, bandingkan dengan Kota Surabaya saat Wali Kotanya Bu Risma yang merupakan kader PDIP, beliau bisa memproduksi sampahnya justru menghasilkan energi listrik,” jelas Wakil Ketua DPRD Depok tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD Depok dari Fraksi PDIP lainnya, yakni Imam Turidi. Menurut dia, persoalan sampah juga terjadi di lingkungan perumahan.

“Tempat Penampungan Sampah (TPS) di kompleks perumahan tidak ideal dan menimbulkan banyak dampak buruk kepada warga dan lingkungan,” katanya.

Baca Juga: Buntut Penyebaran Tabloid Anies Baswedan, PKS Kota Malang Minta Relawan Tak Kampanye di Masjid

Misalnya, kata Imam, seperti keberadaan TPS yang ada di Jalan Jawa Kelurahan Beji, Kecamatan Beji.

“Tentu kami sangat prihatin. Saya sebagai wakil rakyat yang banyak keliling dan mendengar keluh kesah warga meminta wali kota dan wakilnya bisa lebih fokus pembangunan berbasis ke masyarakatan,” ucap Imam.

“Kebijakannya diharapkan bisa dirasakan secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat,” sambung Imam.