Isu Ijazah Palsu Presiden Jokowi, Rocky Gerung: Capek-capek Bangsa Indonesia Terbelah Lagi Soal Potongan Kertas

SuaraBogor.id - Rocky Gerung angkat bicara terkait isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Rocky Gerung, isu ini bisa kembali membuat bangsa Indonesia terpecah hanya karena sepotong kertas.

Menurut Rocky Gerung, Presiden Jokowi bisa melempar bola permasalahannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ya, tinggal bilang ‘Saya dinyatakan bisa mencalonkan diri sebagai Presiden oleh KPU, artinya ijazah saya asli,” katanya di kanal Youtube miliknya seperti dikutip Wartaekonomi--jaringan Suara.com

“Ya yang mudah, datang aja Pak Jokowi (ke pengadilan), daripada capek-capek kalian bangsa Indonesia ini terbelah lagi hanya soal potong kertas (ijazah) ini,” terang Rocky.

Baca Juga: Terpopuler: Penggugat Ijazah Palsu Presiden Jokowi Jadi Tersangka, Detik-detik Longsor di SMAN 1 Sukajaya Bogor

Menurut Rocky juga, kalau kasusnya diperpanjang orang makin lama curiga. Dan nanti walaupun keputusan pengadilan bilang itu ijazah asli, orang tetap sulit percaya akhirnya.

“Silakan pak polisi panggil forensiknya (cek keaslian ijazah), sekarang kita tunggu hasilnya kan. Tinggal gitu, gampang kan?” ungkapnya.

Ditambahkan Rocky, karena gugatan ini sudah didaftarkan dan sudah mulai peradilannya. Jadi Masyarakat harus kasih poin bahwa pengadilan menerima gugatan itu, dan pasti ada alasannya.

“Maka seluruhnya nanti, Bambang Tri Mulyono bersama lawyer-lawyernya di situ tentu siap dengan pembuktian kan. Jadi ini cuman soal alat bukti sebetulnya,” kata Rocky.

“Nah kalau tidak, ya KPU juga bisa datang dengan bukti bahwa kami sudah verifikasi. Jadi KPU juga mesti jadi saksi kunci di situ kan ini soal presiden dan KPU kalau KPU menerima itu artinya KPU dan verifikasi,” tambah Rocky.

Baca Juga: Jokowi Tertawakan Isu Ijazah Palsu Bareng Teman Kuliah, Rocky Gerung Yakin Cuma Dibuat-buat: Ngapain Sih?

Sebelumnya, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo mengandung kepentingan politik terkait kontestasi Pilpres 2024.