SuaraBogor.id - Buntut tewasnya pelaku asusila terhadap anak kandung, AR (50) di Ruang Tahanan Polres Metro Depok sangat disesalkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dengan itu, Kompolnas meminta agar Kapolres turut diperiksa, sebagai orang yang bertanggung jawab.
Menurut Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti pihaknya menyesalankan atas peristiwa tewasnya tahanan di ruang tahanan Polres Metro Depok, karena kematian AR (50) akibat dikeroyok sesama tahanan.
"Kompolnas sangat menyesalkan meninggalnya AR yang menjadi tahanan Polres Metro Depok yang meninggal dunia di ruang tahanan," kata Poengky Indarti.
Kompolnas berharap agar dilakukan pengembangan penyelidikan ke arah dugaan adanya pemalakan dari rekan-rekan sesama sel.
"Kami berharap lidik sidik kasus ini dilakukan secara profesional dengan dukungan scientific crime investigation sehingga hasilnya valid, dan disampaikan secara transparan kepada keluarga korban dan publik," tukas Poengky.
Menurutnya pengawasan internal juga perlu ditindaklanjuti, sehingga Kompolnas mendorong Bid Propam Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan kepada petugas tahti dan atasannya yaitu Kasat Tahti yang bertanggung jawab menjaga tahanan.
Tidak hanya itu, Kompolnas juga mendorong agar pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan tahanan juga harus diperiksa, termasuk penyidik dan Kapolres, karena dengan menahan seorang tersangka maka Polri harus bertanggung jawab atas keselamatan orang yang ditahannya.
"Pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan tahanan juga harus diperiksa, termasuk penyidik dan Kapolres," tukas Poengky Indarti.
Jika nantinya hasil pemeriksaan Propam diduga ada kelalaian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana hingga membuat seseorang meninggal, maka seharusnya terhadap anggota yang lalai tersebut juga perlu diproses hukum.
Baca Juga: Hampir Sebulan, Polisi Masih Lakukan Pendalaman Kasus Oknum Guru Agama Cabuli Murid Sendiri di Bogor
Anggota Polri tunduk pada 3 sanksi, yaitu sanksi pidana, sanksi etik, dan sanksi disiplin. Dengan adanya tindakan hukum yang tegas, maka diharapkan ada efek jera bagi anggota dan sesama tahanan.
Dia menerangkan, kehidupan sesama tahanan di dalam sel memang punya aturan tak tertulis, yaitu mereka akan "memelonco" tahanan yg baru masuk jika kasusnya terkait kekerasan seksual.
"Apalagi korban diduga ditahan atas sangkaan melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya," tukas Poengky.
Namun menurutnya tidak dibenarkan adanya aksi main hakim sendiri. Seharusnya ada pengawasan langsung setiap jamnya dengan patroli dan pengawasan 24 jam melalui CCTV.
Jika kuat diduga tahanan akan menjadi sasaran bullying sesama tahanan, seharusnya yang bersangkutan tidak disatukan dengan tersangka lain untuk menghindarinya.
Kontributor : Rubiakto
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
Pilihan
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
Terkini
-
Suhu Panas Picu Lonjakan Api, Damkar Kabupaten Bogor Ajak Warga Saling Tegur dan Waspada
-
Jadwal One Way Puncak Bogor Hari Ini, Minggu 12 Juli 2026: Ganjil Genap Ditiadakan
-
Seret Rumah Sentul Milik Eks Jampidsus FA, Kasus Korupsi Batu Bara Hubungkan PLN Hingga Asabri
-
DPRD Kota Bogor Gelar Rapat Paripurna, Bahas Raperda Strategis Demi Perkuat Pembangunan Kota
-
Ketua DPRD Kota Bogor Ajak Masyarakat Perkuat Partisipasi Politik Lewat Podcast KPU