SuaraBogor.id - Bupati Bogor, Iwan Setiawan bisa digugat karena melakukan rotasi mutasi ratusan jabatan usai diangkat menjadi Bupati definitif dan di waktu akhir jabatan sebagai kepala daerah.
Pengamat Hukum Dodi Herman Fartod menyebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirotasi atau dimutasi bisa menggugat Iwan.
"Jika rotasi mutasi itu tetap dilakukan, pejabat yang dirotasi itu bisa menggugat kepala daerahnya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," kata Dodi Herman, Senin 16 Oktober 2023.
Hal itu berdasarkan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Kata Dodi, di dalamnya secara tegas menyatakan dalam pasal 71 ayat 2 tentang larangan mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
Kemudian, hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 273/487/SJ Tahun 2020 Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
Dalam Surat Edaran tersebut pada poin III ayat 5 huruf a menyatakan penggantian jabatan struktural dan fungsional hanya untuk mengisi kekosongan jabatan dengan sangat selektif, serta tidak melakukan mutasi/rotasi dalam jabatan.
"Pengisian jabatan kosong bisa dilakukan hanya dengan proses seleksi yang ketat, kemungkinan adalah promosi dari golongan di bawah eselon dua, atau eselon dua non pimpinan pratama menjadi pimpinan pratama. Tapi, jika pengisian jabatan dengan cara rotasi itu tidak dibolehkan menurut UU Pilkada dan SE Mendagri," jelas dia.
Menurut dia, sanksi kepala daerah yang melanggar aturan itu tidak main-main, yakni mulai dari pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000.
"Alih-alih akselesari kinerja, rotasi rentan isu jual beli kekuasaan di akhir masa jabatan," sindir dia.
Baca Juga: 60 Ribu Butir Telur Disebar PKK Untuk Atasi Stunting di Kabupaten Bogor
Diketahui, sejak Iwan Setiawan dilantik menjadi Bupati definitif pada 2 September 2023, Iwan Setiawan langsung melakukan rotasi mutasi jabatan ASN sebanyak 189 pejabat.
Lima hari dilantik, Iwan diketahui telah melakukan assessment dan melantik sembilan pejabat eselon II atau setara kepala dinas.
Tak usai di situ, Iwan kembali melakukan rotasi mutasi dengan melantik sebanyak 94 pejabat eselon III dan IV pada 18 September 2023 atau dua minggu setelah melantik eselon II.
Terkahir, Iwan juga melakukan hal serupa untuk jabatan eselon III dan IV dengan menyasar sebanyak 86 pejabat pada 5 Oktober 2023.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Pemain Keturunan Jawa Rp 347,63 Miliar Diincar AC Milan
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Makna Kebaya Hitam dan Batik Slobog yang Dipakai Cucu Bung Hatta, Sindir Penguasa di Istana Negara?
Pilihan
-
Punya Delapan Komisaris, PT KAI Jadi Sorotan Danantara
-
5 Rekomendasi HP Tahan Air Murah Mulai Rp2 Jutaan Terbaik 2025
-
Bak Langit dan Bumi! Gaji Anggota DPR RI vs Eks Bek Milan di Parlemen Georgia
-
Saham Jeblok, Bos Danantara Ungkap Soal Isu Ambil Alih BCA Secara Gratis
-
Bukan Dean Zandbergen, Penyerang Keturunan Ini akan Dampingi Miliano Jonathans di Timnas Indonesia?
Terkini
-
Babak Baru Kasus Fitnah Jusuf Kalla: Divonis 1,5 Tahun, Silfester Matutina Lawan Balik Lewat PK
-
Goodbye JPO Paledang! Akses Dekat Stasiun Bogor Ini Resmi Ditutup dan Segera Rata dengan Tanah
-
Adityawarman Adil Rayakan HUT ke-80 RI dengan Gelorakan Semangat Kemerdekaan
-
Sapu Bersih Bangunan Liar di Citeureup, Satpol PP Bogor Klaim Pendekatan Humanis Berhasil
-
Polisi Lacak Jejak Digital Rahmat Ajiguna yang Hilang di Bogor