SuaraBogor.id - Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan, Ceng Badri, saat peletakan batu pertama titik nol Cianjur Selatan, berharap pemekaran akan mempercepat pembangunan di berbagai bidang yang selama ini terlambat, termasuk memaksimalkan pengelolaan hasil kelautan dapat sebagai modal utama pemekaran.
Keseriusan kabupaten induk mendukung pemekaran wilayah selatan menjadi kabupaten, menjadi pendorong mimpi menjadi kenyataan dan tidak ada lagi penghambat, karena berbagai sarana dan prasarana penunjang termasuk pembangunan kantor pemerintah akan berjalan di tahun depan.
Berbagai potensi besar yang dimiliki wilayah selatan mulai dari alam hingga pantai, dapat menjadi modal utama percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk pengembangan hasil kelautan. Lebih dari seribu nelayan di pantai selatan mendambakan perubahan dan mendapatkan kemudahan ketika pemekaran.
Pemekaran diharapkan dapat membawa perubahan bagi nelayan yang selama ini hanya bisa menjadi anak buah dari pemilik kapal, ketika mendapatkan hasil, nantinya bisa menjadi pemilik kapal.
Baca Juga: Kapan Pemekaran Cianjur Selatan Terwujud? Ini Penjelasan Tito Karnavian
Kabupaten Cianjur, menargetkan pengembangan sektor kelautan di wilayah selatan menjadi kekuatan ekonomi baru bagi CDOB Cianjur Selatan, karena laut selatan memiliki potensi perikanan yang cukup besar yang selama ini belum digali dan dikembangkan sepenuhnya.
Wilayah pantai selatan Cianjur merupakan wilayah yang belum dieksploitasi sumber daya perikanannya yang memiliki potensi perikanan sangat besar terutama jenis lobster dengan kualitas terbaik.
Potensi kelautan cukup melimpah di sepanjang pantai selatan Cianjur, dimana yang sudah berjalan saat ini adalah budi daya udang vaname di Kecamatan Cidaun.
Kabupaten pemekaran dapat memfokuskan diri dalam mengeksploitasi kekayaan bahari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama nelayan, selain sektor pariwisata di Cianjur Selatan.
Selama ini, kabupaten induk membuka berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di wilayah selatan mulai dari perhotelan, rumah makan, sarana pendidikan dan kesehatan serta pengembangan objek wisata alam dan bahari.
Baca Juga: Puluhan Rumah Warga di Puncak Bogor Porak-poranda Diterjang Angin Kencang, Ini Rinciannya
Berbagai pengembangan dapat langsung dilakukan pemerintah baru nantinya, termasuk pembinaan bagi nelayan dan keluarganya dalam mengembangkan pengolahan hasil tangkapan sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.
Berita Terkait
-
Mudik ke Wonosobo? Ini 5 Destinasi Wajib untuk Wisata Bareng Keluarga
-
Harga Tiket Masuk Candi Borobudur 2025, Lengkap dengan Cara Belinya Lewat Online!
-
Tiga Hari Libur Lebaran, Kunjungan Wisatawan di Ancol Tembus 167 Ribu
-
Update Harga Tiket Lembang Park & Zoo Terbaru 2025: Jangan Sampai Kehabisan Tiket!
-
Wajib Coba! Bakso Seuseupan, Ikon Kuliner Lebaran Bogor Sejak 1984
Tag
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Terupdate April 2025, Mulai Rp 2 Jutaan
Terkini
-
Kemarin Puncak Lumpuh Total! Macet Parah dari Gadog Sampai Cibodas
-
Ajak Warga Berlibur di Bogor, Rudy Susmanto Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Wisatawan
-
Dilarang Berenang, Dua Wisatawan Bandung Tetap Nekat, Akhirnya Terseret Ombak Pantai Jayanti Cianjur
-
Sejarah Bogor dalam Lensa! Pameran Foto PFI Bogor Meriahkan Open House Bupati
-
Geram ke Kades Klapanuggal, Dedi Mulyadi: Kepala Desa Peminta THR Lebih Parah dari Preman