SuaraBogor.id - Penanggulangan stunting atau gizi buruk di Kota Depok dengan memberikan makanan gratis menuai kecaman oleh banyak pihak, salah satunya dari anggota DPRD Kota Depok, lantaran menu yang diberikan tidak layak.
Salah satu anggota dewan yang cukup vokal melontarkan kritik tersebut adalah Ikravany Hilman. Menurut dia, program dengan anggaran mencapai Rp 4,4 miliar itu terkesan asal-asalan.
"Ini anggaran dialokasikan ke 38 puskesmas di Kota Depok. Totalnya itu kalau nggak salah sekira Rp 4,4 miliar. Nah kemarin kan heboh isinya hanya nasi dan kuah. Ini kan kurang ajar," katanya saat dikonformasi, Selasa (14/11).
Menurut Ikra, dari total anggaran Rp 4,4 miliar maka per orang mendapat jatah makan senilai Rp 18 ribuan. Angka tersebut, telah dipotong pajak 10 persen dan ongkos transport. Diperkirakan, nilai anggaran bersih per paket Rp 15 ribu-an.
Baca Juga: Mayat Pria Ditemukan Sudah Membusuk di Pondok Pesantren Khoirur Rooziqiin Depok
Menurut Ikra, dengan angka segitu, seharusnya bisa mendapat menu yang lebih baik.
"Terus kemarin setelah ribut ditambah tahu dua biji. Kalau tahu doang mah warga juga sering bikin tahu," katanya.
Dia berpendapat, program yang digagas Dinkes ini adalah makanan tambahan untuk menanggulangi stunting. Maka, seharusnya menu yang disajikan jauh lebih baik.
"Sekarang ditambah lagi pakai nugget atau makanan olahan. Kenapa nggak telur sama susu misalnya, yang jauh lebih banyak nutrisi, protein buat ibu hamil dan anak-anak. Kan namanya juga makanan tambahan," jelas politisi PDIP tersebut.
"Jadi mengerjakan ini seperti nggak pakai hati. Pokoknya ngerjain aja yang penting tugas dilaksanakan gitu. Ini Rp 4,4 miliar kan enggak sedikit. Ini harus dipertanyakan," sambung dia.
Baca Juga: Tekan Angka Stunting, Pasangan Prabowo Gibran Janji Kasih Makan Anak-anak dan Ibu Hamil
Ikra juga menyinggung sempat adanya foto wali kota dan wakilnya, dalam menu makanan tambahan tersebut.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Minta Wali Kota Depok Minta Maaf, Buntut Bolehkan Mobil Dinas untuk Mudik
-
Bolehkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Wali Kota Depok Bisa Dijerat UU Tipikor?
-
Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik, Wali Kota Depok Bisa Diperiksa dalam Kasus Korupsi
-
Blunder Izinkan Mudik Pakai Mobil Dinas, Dedi Mulyadi Panggil Wali Kota Depok 8 April
-
Bima Arya Pastikan Wali Kota Depok Akan Ditegur, Imbas Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Aktivitas Gempa Meningkat, Gunung Gede dalam Pantauan Ketat
-
Dirut TSI Bantah Eksploitasi: Kami Justru Rawat dan Selamatkan Mereka dari Prostitusi
-
Hadiri Launching BISKITA Trans Pakuan, Ketua DPRD Kota Bogor Dukung Pengoperasian Kembali
-
Terima Aksi Demonstrasi Mahasiswa, DPRD Kota Bogor Perjuangkan Aspirasi
-
Hasil Rapat Paripurna: DPRD Kota Bogor Tetapkan Tatib Baru dan Bentuk Empat Pansus