Sembilan Bintang Somasi Camat, Danramil dan Kapolsek Ini Penyebabnya

SuaraBogor.id - Kantor Hukum Sembilan Bintang melakukan somasi kepada Forkopimcam yang terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil, karena diduga tidak menjalankan perintah undang-undang untuk perlindungan hukum kepada masyarakat.

Untuk diketahui, somasi yang dilayangkan tersebut disebabkan adanya bencana alam yang terjadi di Kampung Luwuk, Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

“Kami tim kuasa hukum para penggarap lahan telah melayangkan somasi kepada pihak Camat Kecamatan Cijeruk, Kepala Kepolisian Sektor Cijeruk, Komandan Rayon Militer Cijeruk,” kata Anggi Triana Ismail dari Kantor Hukum Sembilan Bintang, dalam pesan yang diterima Suarabogor.id baru-baru ini.

Munurut Anggi Triana Ismail, masyarakat yang terdampak meminta pertanggungjawaban atas tindakan diam yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dan aparat keamanan.

Baca Juga: Kronologi Gadis Cantik Tewas di Ruko Kosong di Bogor

Adapun tiga perkara yang diutarakan dalam somasi tersebut antara lain:

-Forkopimcam harus segera menjalankan perintah undang-undang untuk perlindungan hukum kepada segenap hak-hak masyarakat.

- Memberikan sanksi tegas berdasarkan hukum terhadap PT Bahana Sukma sejahtera yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- Melakukan permintaan maaf kepada masyarakat cijeruk dan seluruh penggarap lahan atas adanya sikap terlambat dan atau diam terhadap permohonan yang telah diajukan 2 bulan lamanya.

"Apabila masih diam juga dengan somasi yang kami layangkan, maka kami pun akan ajukan aduan dan gugatan ke instansi masing-masing dan ke Pengadilan Negeri setempat,” paparnya.

Baca Juga: 3 Pelaku Pembunuhan Siswa di Ciampea Bogor Ditangkap, Mereka Cari Lawan Tawuran

Adapun pasar yang menjadi dasar gugatan nantinya terkait melanggar ketentuan perundang-undangan diantaranya adalah Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,” ucapnya.

Disatu sisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sebelumnya diduga akibat pekerjaan yang saat ini dilakukoan oleh PT Bahana Sukma terkait duga adanya pengrusakan beberapa lahan hijau milik penggarap, sehingga diduga menyebabkan bencana alam beberapa hari lalu di wilayah Cijeruk.

“Dari sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini, permasalahan ini terkesan didiamkan dan tidak menemukan titik tuntas. Muspika dan Muspida diminta untuk turun tangan guna menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya.