SuaraBogor.id - Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo memberikan sebuah pertanyaan khusus kepada Capres nomor urut satu yakni Anies Baswedan, pada debat pertama Pilpres 2024.
Saat itu, Ganjar diberikan waktu untuk memberikan sebuah pertanyaan khusus kepada Anies Baswedan terkait dirinya merupakan bagian dari oposisi.
"Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, mas Anies dalam posisi oposisi," kata Ganjar pada debat pertama Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023).
Tidak hanya itu, politisi PDIP inipun dengan tegas menyudutkan Anies, bahwa berarti jika terpilih menjadi Presiden, pasangan Amin ini tidak akan melanjutkan pembangunan IKN.
"Terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan?," tambahnya.
Hal itupun langsung dijawab langsung oleh Anies. Dia menganggap bahwa pemerintah saat ini menggunakan prodak hukum yang tidak melewati proses dialog publik.
Sehingga kata dia, semua dialognya sudah menjadi undang-undang. Oleh karenanya, jika ada yang kritis pasti dianggap oposisi, dan siapa yang pro terhadap pemerintah maka akan disebut pro.
"Inilah salah satu contoh, prodak hukum yang tidak melewati proses dialog publik, sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah menjadi undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi siapa yang pro dianggap pro pemerintah, kenapa? karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif memberikan ruang kepada publik," jawab Anies
"Ini negara hukum bukan negara kekuasaan, jika negara hukum berikan ruang kepada publik untuk membahas sebelum ditetapkan , tapi ini nadanya seperti negara kekuasaan, diama penguasa menentukan hukum. Kami melihat ada kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat, kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden diamana keadilan kita," tambahnya sambil tersenyum menjawab pertanyaan dengan mengangkat tangan.
Baca Juga: Jawab Persiapan Debat Pilpres Besok, Gibran: Saya Siap Saja
Untuk diketahui, pada tema debat perdana calon Presiden 2024 adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
Debat antara ketiga capres ini dipandu oleh dua jurnalis TVRI yang ditunjuk sebagai moderator, yakni Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel.
Terdapat 6 segmen dan 18 pertanyaan pada debat capres yang akan berlangsung selama 120 menit ini.
Sebelumnya, KPU telah menunjuk 11 orang panelis. Adapun mereka yang ditetapkan KPU 10 orang di antaranya berlatar belakang akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri tanah air.
Berikut adalah daftar panelis debat pertama capres-cawapres di Pilpres 2024:
Mada Sukmajati (Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada); Rudi Rohi Ahli (Pakar Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana); Lita Tyesta (Ahli Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro), Khairul Fahmi (Pakar Hukum Universitas Andalas).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
Sadar Kebijakan Tak Bisa Bahagiakan Semua Pihak, Rudy Susmanto Janji Terus Pembenahan di Bogor
-
Pemkab Bogor Bebaskan Denda PBB-P2 Selama 8 Hari, Cukup Bayar Pokoknya Saja
-
Dari Nasi Goreng Kecombrang Hingga Americano Peach, Kuliner Berkelas Hadir di Beanfinity
-
Pemkab dan DPRD Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027, Proyeksi Belanja Capai Rp14,5 Triliun
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot