Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Kamis, 04 Januari 2024 | 14:46 WIB
Asmawa Tosepu usai dilantik menjadi Pj Bupati Bogor di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023). [ANTARA/M Fikri Setiawan]

SuaraBogor.id - Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyampaikan bahwa penegasan aturan menjadi persoalan utama yang membuat masyarakat Parungpanjang mengeluh soal lalu-lalang truk tambang.

"Dari sisi parungpanjang itu saya lihat sebenarnya persoalan utamanya adalah penegakan aturan," kata Asmawa, Kamis (4/1/2023).

Ia menilai, penegakan aturan jam operasional sudah mulai membaik, namun berat angkutan truk tambang seringkali melebihi batas yang sudah ditentukan.

"Pembatasan operasional itu sudah dilakukan, tapi sekarang tonase, muatan truk itu apakah memang sesuai dengan kapasitas jalan yang ada," papar dia.

Baca Juga: Polemik Parungpanjang Jadi Sorotan Khusus Pj Bupati Bogor, Rudy Minta Pemerintah Pusat dan Provinsi Turun Gunung

Selain itu, penegakan izin operasional pun dinilai belum maksimal. Sebab, kata dia, ada beberapa perusahaan tambang yang tidak memiliki izin.

"Tentu ini harus kita adil, ada yang punya izin ada yang tidak," papar dia.

Ia mengaku, pihaknya sudah membuat TIM terpadu untuk melihat potensi kesalahan lain yang mesti dievaluasi agar masalah Parungpanjang berangsur membaik.

"Kami membentuk tim terpadu untuk penanganan pertambangan di Parungpanjang," tutup dia.

Kontributor : Egi Abdul Mugni

Baca Juga: Ultimatum Para ASN, Kades dan Camat Tidak Berpolitik, Ini Pesan Asmawa Tosepu

Load More