SuaraBogor.id - Penertiban lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sempat menimbulkan kericuhan.
Peristiwa yang sempat menimbulkan kepanasan itu antara para pedagang Puncak Bogor dan petugas gabungan.
Hal itu dikarenakan, penertiban lapak PKL Puncak Bogor mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, dengan menerjunkan sejumlah personel.
Bahkan, lalu lintas Jalur Wisata Puncak sempat tersendat akibat penutupan jalan dan demo para PKL yang menolak dipindah ke Rest Area Gunung Mas.
Namun, saat ini arus lalu lintas sudah kembali normal kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor AKP Rizky.
"Sudah lancar, sudah selesai. Iya penutupan jalan sebentar saja tapi kan tidak bisa alihkan," katanya.
Sekelompok pedagang sempat menutup jalan raya tepat di depan Rest Area Gunung Mas saat menyampaikan aspirasinya sejak sekitar pukul 07.15 WIB. Aksi tersebut sempat membuat kendaraan dari kedua arah tidak bisa melintas.
Kemudian, para pedagang sempat berdialog dengan Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu dan akhirnya menyingkir dari jalan raya setelah dipukul mundur oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kendaraan yang sempat terjebak masa pendemo, satu persatu melintas sambil setelah petugas membubarkan pedagang yang melakukan aksi demo.
"Tadi saja lalu lintas sempat tersendat. Kini Sudah normal, mungkin pelan-pelan saja di situ karena masih ada barang-barangnya kan," kata AKP Rizky.
Baca Juga: PKL Puncak Nekat Bertahan, Satpol PP Siap Bongkar Paksa
Sementara, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyatakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tetap dilakukan meski ada penolakan.
"Yang namanya penolakan itu biasa, ini sebenarnya bukan penggusuran tetapi penertiban, penataan kawasan Puncak Bogor," ungkap Asmawa.
Asmawa mengawali penertiban dengan menggelar apel pasukan, kemudian ia mendatangi sekelompok pedagang yang melakukan aksi demo tepat di depan rest area hingga menutup jalan raya.
Meski sempat berdialog dengan pedagang, tapi Asmawa menginstruksikan petugas Satpol PP untuk membubarkan aksi demo dan melanjutkan pembongkaran lapak-lapak PKL di sepanjang Jalur Puncak.
"Terutama di sepanjang jalur ini, karena pemerintah pusat telah menyiapkan rest area dengan anggaran yang cukup fantastis, tapi tidak dimanfaatkan selama ini," kata Asmawa. [Antara].
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Digerebek Tanpa Busana di Kontrakan, 3 Pria Diduga Pesta Gay di Citeureup Diarak Warga
-
Perkuat Sinergi Politik, Bupati Bogor dan DPRD Pererat Komunikasi demi Aspirasi Rakyat
-
Usut Dugaan Jual Beli Jabatan ASN, Inspektorat Kabupaten Bogor Pasrahkan Kasus ke Kepolisian
-
BRI Salurkan Pembiayaan Perumahan Rp12,17 Triliun, Presiden Hadiri Akad Massal di Batang
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang