SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa izin pendirian tempat wisata Eiger Adventure Land, yang menempati lahan seluas 253,66 hektare di kawasan Puncak Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan bahwa seluruh perizinan lahan utama tempat wisata tersebut merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan, bukan Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Eiger Adventure Land berdiri di atas lahan kehutanan sekitar 250 hektare. Izin pemanfaatan lahannya sepenuhnya dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan," ujarnya.
Namun, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tetap memiliki kewenangan atas izin fasilitas pendukung di area seluas 31 hektare, yang digunakan sebagai lahan parkir dan pintu masuk wisata.
Izin pendirian Eiger Adventure Land diberikan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Kabupaten Bogor. SK tersebut ditandatangani pada 24 April 2019 oleh Menteri LHK saat itu, Siti Nurbaya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat mempertanyakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tempat wisata tersebut saat ia bersama sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto, melakukan penyegelan lokasi pada Kamis (6/3).
Dedi Mulyadi bahkan tak kuasa menahan tangis saat melihat secara langsung perubahan fungsi lahan di kawasan wisata Puncak yang dianggap berlebihan.
"Siapa yang memberikan izin ini? Dari sisi regulasi, apakah bisa direkomendasikan untuk dicabut?" tanyanya kepada salah satu petugas Kementerian Lingkungan Hidup.
Saat mengamati lokasi yang masih dalam tahap pembangunan, Dedi Mulyadi dibuat terkejut melihat adanya bangunan di area TNGGP yang akan dihubungkan ke Eiger Adventure Land melalui jembatan gantung.
Baca Juga: DPRD Bogor Alokasikan Rp100 Miliar untuk Dana Darurat Bencana di 2025
Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat lokasi wisata di Puncak yang disegel akibat dugaan pelanggaran alih fungsi lahan.
Selain Eiger Adventure Land, tiga lokasi lain yang turut disegel adalah Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, serta bangunan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas. [Antara].
Berita Terkait
-
DPRD Bogor Alokasikan Rp100 Miliar untuk Dana Darurat Bencana di 2025
-
Sempat Tegang Gara-gara Saling Tuding Masalah Banjir, Bupati Bogor dan Wali Kota Bekasi Dipertemukan
-
Akun Pemkab Bogor Dihujat Netizen, Unggahan Pelayanan RSUD Leuwiliang Tuai Kontroversi
-
Jadwal Imsakiyah Terbaru Minggu 9 Maret Untuk Wilayah Bogor
-
Perumda Tirta Kahuripan Bogor Ajak Jaga Air Untuk Masa Depan
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
Terkini
-
Gang Aigi Karanggan Ditutup, Ini Panduan Jalur Pengalihan Lewat Underpass Narogong
-
Ojol di Bandung Bersimbah Darah Ditebas Celurit, Motor Dibawa Kabur Begal Jalan Cikawao
-
6 Fakta Penyegelan Gudang Motor Listrik BGN oleh Kejagung
-
Citeureup, Nanggung dan Babakan Madang Mulai Kekeringan, Ribuan Jiwa Krisis Air Bersih
-
Ingatkan Pelat Merah Haram Pakai Pertalite, Ketua DPRD Bogor Minta ASN Hemat Kendaraan Dinas