Andi Ahmad S
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 22:28 WIB
Gedung DPRD Kota Pekalongan dibakar oleh massa unjuk rasa di Pekalongan, Sabtu (30/8/2025). (ANTARA/Kutnadi)
Baca 10 detik
  • Aksi lokal bisa berdampak internasional
  • Kapolri Siap Dicopot
[batas-kesimpulan]

SuaraBogor.id - Beberapa hari terakhir, sejumlah kota besar di Indonesia diguncang oleh gelombang unjuk rasa yang berujung anarkis. Asap gas air mata, puing bangunan yang hangus, dan bentrokan antara massa dengan aparat menjadi pemandangan yang tak terhindarkan.

Namun, di balik rentetan peristiwa panas ini, tersimpan sejumlah fakta menarik dan terkadang ironis yang perlu kita cermati.

Berikut adalah 6 fakta penting di balik gelombang demo yang terjadi.

1. Pemicunya Solidaritas, Bukan Isu Politik Elit

Berbeda dari banyak demo besar sebelumnya yang dipicu isu politik seperti UU Cipta Kerja atau Pilpres, gelombang kali ini lahir dari rahim solidaritas akar rumput.

Kematian seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan di Jakarta menjadi pemantik utama. Peristiwa ini berhasil menyatukan dua kekuatan massa besar para pengemudi ojol yang solid dan mahasiswa yang idealis. Solidaritas lintas profesi dan generasi ini menjadi bahan bakar utama yang membuat skala aksi menjadi masif di berbagai daerah.

2. Aset Sejarah dan Ikon Kota Jadi Korban Bisu

Amuk massa tidak hanya menyasar simbol-simbol negara. Di Bandung, sebuah bangunan cagar budaya aset milik MPR RI di Jalan Diponegoro ludes terbakar.

Tidak hanya itu, Rumah Makan Sambara yang ikonik juga menjadi korban. Kerugiannya bukan lagi sekadar materi, tetapi juga hilangnya aset sejarah dan memori kolektif warga kota.

Baca Juga: Diterpa Isu Mundur, Kapolri Jenderal Sigit Jawab Tegas: Kita Prajurit, Kapan Saja Siap

Ini menjadi pengingat tragis bahwa dalam anarkisme, yang hancur bukan hanya target kemarahan, tetapi juga identitas sebuah kota.

3. "Anomali" Pelaku: Mayoritas yang Ditangkap di Bali Ternyata dari Luar Pulau

Salah satu fakta paling mengejutkan datang dari Bali. Dari 22 orang yang ditangkap Polda Bali karena diduga menjadi pelaku perusakan, hanya 4 orang yang berasal dari Bali.

Sisanya, 18 orang, berasal dari luar pulau. Data ini memicu spekulasi dan pertanyaan serius Apakah kericuhan ini murni luapan emosi massa atau ada pihak-pihak yang sengaja menunggangi aksi untuk menciptakan kekacauan? Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya sebuah aksi tulus disusupi oleh provokator.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kopi Koneng, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). ANTARA/M Fikri Setiawan

4. Gedung Dewan Kosong Melompong Saat "Digedor" Rakyat

Ironi terbesar mungkin terjadi di Denpasar. Saat ratusan massa mengepung dan merusak fasilitas di sekitar Gedung DPRD Bali, tak ada satu pun anggota dewan yang berada di dalam.

"Tidak ada karena musim libur sekarang, hari libur gak ada," kata Sekretaris DPRD Bali, I Ketut Nayaka. Momen ini seolah menjadi simbol sempurna dari aspirasi yang tak tersambut rakyat berteriak di depan rumah yang kosong.

5. Sinyal Pucuk Pimpinan Kapolri dan Panglima Tampil Bareng Usai Menemui Presiden

Di tengah krisis, negara mengirimkan sinyal kuat. Usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Bogor, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tampil bersama dalam satu panggung.

Mereka menegaskan soliditas aparat dan menarik garis batas yang jelas: aspirasi damai dilindungi, anarkisme akan jadi pidana. Momen ini bukan sekadar konferensi pers biasa, melainkan sebuah pesan tegas bahwa negara tidak akan mentolerir kekacauan lebih lanjut.

6. Ancaman 'Travel Warning' Mengintai di Balik Asap Demo

Di balik bentrokan di jalanan, ada ancaman ekonomi yang sangat nyata, terutama bagi Bali. Kabid Humas Polda Bali secara terbuka mengingatkan bahwa jika situasi dianggap tidak aman, negara lain bisa mengeluarkan travel warning.

Ini adalah pukulan telak bagi industri pariwisata yang menjadi napas ekonomi masyarakat. Fakta ini menunjukkan bagaimana sebuah aksi lokal bisa berdampak internasional dan merugikan hajat hidup orang banyak dalam jangka panjang.

Load More