Tutup Tambang di Bogor, Dedi Mulyadi Tantang Balik: Kenapa Dulu 115 Orang Meninggal Tak Ada Demo?

SuaraBogor.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, tengah menjadi sorotan publik menyusul keputusannya untuk menutup sementara aktivitas perusahaan tambang di tiga wilayah vital Parungpanjang, Rumpin dan Cigudeg.

Kebijakan ini, yang diambil demi melindungi keselamatan warga dan infrastruktur, ternyata memicu gelombang aksi unjuk rasa.

Namun, Dedi Mulyadi dengan lugas menanggapi protes tersebut, mengindikasikan adanya pihak-pihak dengan kepentingan ekonomi yang kuat di balik pergerakan massa.

Situasi ini membuka diskusi penting tentang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Dalam pernyataan usai rapat di Bakorwil Kota Bogor pada Senin, 29 September 2025, KDM secara terang-terangan menunjuk adanya motivasi ekonomi di balik unjuk rasa penolakan kebijakannya.

"Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonomi, dan saya berdiri tegak di atas semua kepentingan. Ekonomi harus jalan, rakyat harus terlindungi dan infrastruktur semakin baik," kata Dedi Mulyadi kepada wartawan.

Penegasan ini menggarisbawahi posisinya sebagai pemimpin yang bertekad menyeimbangkan berbagai kepentingan, namun dengan prioritas utama pada perlindungan warga dan perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi korban.

KDM menekankan bahwa keputusan penutupan sementara ini bukanlah tanpa alasan kuat, melainkan didasari oleh kerugian besar yang telah ditimbulkan oleh aktivitas tambang tersebut.

Gubernur Dedi Mulyadi tidak segan mengungkapkan data memilukan terkait dampak buruk aktivitas tambang di Parungpanjang.

Baca Juga: Siapa Abdullah Fikri Muzaki? Sosok Energi Baru yang Gegerkan Pemuda Kemang

"Yang pertama begini bahwa yang meninggal sudah hampir 115 orang, yang luka lebih dari 150 orang, infrastruktur rusak," ungkapnya.

Fakta ini, yang mungkin luput dari perhatian banyak pihak, menjadi dasar kuat bagi KDM untuk mengambil tindakan tegas.

"Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak ga ada yang demo?," tanya KDM retoris, menyoroti inkonsistensi respons publik dan mempertanyakan motif di balik protes yang muncul baru setelah penutupan tambang dilakukan.

Pertanyaan ini menjadi pengingat bagi para pengunjuk rasa dan pihak berkepentingan, bahwa ada harga kemanusiaan yang sangat mahal di balik aktivitas ekonomi yang tidak terkontrol.

Jalan-jalan rusak, kecelakaan lalu lintas, dan dampak kesehatan jangka panjang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga di sekitar area tambang.

Wacana pembangunan jalan khusus tambang telah lama menjadi perbincangan sebagai solusi mengurangi dampak negatif truk tambang terhadap jalan umum dan keselamatan warga.

Namun, KDM menegaskan bahwa rencana ini memerlukan perhitungan dan komitmen yang matang. Ia menyinggung kebutuhan dana yang fantastis, mencapai Rp1,2 triliun, untuk merealisasikan proyek infrastruktur tersebut.

"Nanti saya tanya penambangnya, mau bangun jalur khusus tambang atau tidak? Karena apa, kalau bangun jalur khusus tambang dengan dana APBD 1,2 triliun, pendapatan dari tambang berapa? Kan harus dihitung seperti itu," tegas KDM.