Pemkab Bogor Lantik Ratusan PPPK dan CPNS, Ribuan Lainnya Masih Menanti Kepastian NIP BKN

SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat struktur birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Langkah nyata ini ditandai dengan pelantikan serta penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu tahap II, serta CPNS menjadi PNS, yang dilaksanakan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Acara penting ini dipimpin langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dan dihadiri oleh jajaran penting Pemkab Bogor.

Pelantikan ini menjadi momen krusial bagi 247 orang PPPK penuh waktu tahap II, 4 orang CPNS yang resmi menjadi PNS, dan 4 orang CPNS baru yang menerima SK mereka.

Mereka adalah bagian dari upaya Pemkab Bogor untuk menghadirkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, kompeten, dan berdedikasi tinggi.

Melalui pelantikan tahap 2 ini, Pemkab Bogor menegaskan komitmennya untuk memperkuat birokrasi yang profesional, memberikan kepastian status kepegawaian, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Acara sakral ini turut disaksikan oleh berbagai pihak penting, termasuk Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, para tokoh agama, serta para kepala perangkat daerah dan camat di lingkungan Pemkab Bogor.

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap proses penguatan sumber daya manusia di pemerintahan daerah.

Meski ratusan PPPK telah resmi dilantik, masih ada ribuan tenaga PPPK lainnya yang dengan sabar menanti kepastian status kepegawaian mereka.

Baca Juga: Pemkab dan DPRD Bogor Sahkan Perubahan APBD 2025, Siap Geber Pembangunan dan Susun APBD 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri, menyampaikan bahwa pelantikan PPPK penuh waktu tahap 2 ini menambah daftar tenaga PPPK yang telah bergabung untuk memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Bogor. Namun, tantangan besar masih menanti.

"Untuk perkembangan terkait ribuan PPPK lainnya yang masih menunggu proses pelantikan. Hingga saat ini, tercatat 9.756 PPPK masih dalam tahap pemrosesan di Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ungkap Yunita Mustika Putri.

Yunita menjelaskan lebih lanjut bahwa proses ini melibatkan tahap updating data di BKN, mulai dari perbaikan pendidikan, tanggal lahir, hingga administrasi lainnya.

"Jadi kami belum bisa memastikan kapan dilantik, karena keputusan final ada di BKN Pusat," katanya.

"Proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) menjadi kunci utama tahapan pelantikan. Kita menargetkan setengahnya sudah bisa selesai, tapi tetap menunggu keluarnya NIP dari BKN. Jadi, berapa jumlah NIP yang diterbitkan, itu yang akan langsung dilantik,” tambahnya.