Pemprov Jabar Garap Jalur Puncak Dua Mulai 2026! Rapat Penentuan Titik Krusial Digelar 27 November

SuaraBogor.id - Bagi warga Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat masih menjadi destinasi healing favorit di akhir pekan.

Namun, drama kemacetan horor dan sistem ganjil-genap atau one way seringkali membuat rencana liburan jadi wacana yang melelahkan.
Kabar baiknya, solusi konkret untuk masalah menahun ini akhirnya menemui titik terang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan mengambil alih pengerjaan proyek pembangunan Jalur Puncak Dua atau Poros Tengah Timur (PTT) yang sudah mangkrak alias terhenti selama beberapa tahun terakhir.

Langkah strategis ini dikonfirmasi langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, pada Senin (24/11/2025).

Pengambilalihan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak ingin saling lempar tanggung jawab dalam melayani kebutuhan infrastruktur publik.

Rudy Susmanto menjelaskan bahwa eksekusi lapangan diproyeksikan mulai berjalan tahun depan.

"Kemungkinan besar tahun 2026 Pemprov Jabar akan melakukan pembangunan jalur puncak dua yang harusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat," kata Rudy.

Keputusan ini tentu menjadi angin segar. Jalur Puncak Dua digadang-gadang sebagai solusi paling efektif memecah volume kendaraan yang selama ini menumpuk di Gadog dan Cisarua.

Selain itu, jalur ini juga berpotensi membuka kantong-kantong ekonomi baru dan destinasi wisata alam yang belum terjamah di wilayah Bogor Timur.

Baca Juga: Detik-detik Mengerikan Korban Dihabisi Saat Sujud, Pelaku Masih Menusuk Walau Sudah Dibekap

Keseriusan Pemprov Jabar tidak main-main. Informasi awal menyebutkan bahwa dana yang disiapkan mencapai angka yang fantastis demi memastikan jalan ini layak dan aman dilalui.

"Informasi awal pemprov Jabar menganggarkan Rp1 triliun rupiah untuk jalur puncak 2 ini," ungkap Rudy.

Anggaran sebesar itu diharapkan mampu menuntaskan hambatan fisik yang selama ini membuat proyek tersendat, seperti kondisi medan yang ekstrem dan pembebasan lahan.

"Kita contoh bersama, walaupun kewenangan pusat diambil provinsi, walaupun kewenangan provinsi diambil kabupaten, yang terpenting percepatan pembangunan dapat dilaksanakan secara bersama," jelas dia.

Sebagai langkah taktis, Pemprov Jabar dijadwalkan akan menggelar rapat koordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten Bogor pada 27 November 2025. Agenda utamanya adalah membedah detail rute agar pembangunan bisa seefisien mungkin namun tetap fungsional.

"Pemprov Jabar baru tanggal 27 besok mengajak kita untuk duduk bersama. Jadi memang jalur puncak 2 ada di beberapa ruas tertentu yang butuh kesepakatan bersama apakah lurus, apakah belok kiri atau kanan," kata dia.