Pemkab Bogor Boyong Kantor Dinas ke Mall! Simak 3 Fakta Unik Reformasi Birokrasi Ala Rudy Susmanto

SuaraBogor.id - Mengawali tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak ingin terjebak dalam rutinitas birokrasi yang kaku dan membosankan.

Di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto, sebuah terobosan out of the box dilakukan dengan merombak Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Yang paling mencuri perhatian kaum milenial adalah keputusan untuk memindahkan operasional dinas strategis ke pusat perbelanjaan.

Langkah ini bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan strategi adaptif untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang dinamis.

Penasaran apa saja perubahan besar yang terjadi di Bumi Tegar Beriman? Berikut adalah 3 fakta menarik terkait wajah baru Pemkab Bogor di tahun 2026:

1. Terapkan Konsep 'Work From Mall' di Vivo Mall

Fakta pertama yang paling mind-blowing adalah lokasi kantor baru. Lupakan gedung pemerintahan yang suram dan penuh sekat, dua dinas baru Pemkab Bogor kini resmi berkantor di Vivo Mall, Cibinong.

Kebijakan ini selaras dengan arahan pemerintah pusat mengenai konsep Work From Mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan.

Bupati Rudy menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung ekosistem investasi. Kehadiran kantor dinas diharapkan menjadi crowd puller yang menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di mal tersebut.

Baca Juga: Ngurus Izin Sambil Nongkrong? Bupati Bogor Boyong Kantor Dinas ke VIVO Mall, Ubah Wajah Birokrasi

“Vivo Mall sudah berinvestasi dan membangun, tetapi operasionalnya belum maksimal. Maka dua OPD dan satu UPT kami operasikan di sini agar pelayanan masyarakat berjalan sekaligus menghidupkan kembali aktivitas mal,” ujar Rudy.

2. Fokus Spesifik: Bereskan Tata Ruang dan 'Rumah' Baru Budaya

Pemkab Bogor menyadari bahwa urusan tanah dan budaya tidak bisa lagi dicampur aduk dengan urusan lain. Oleh karena itu, dibentuklah dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang benar-benar baru, yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan.

Pemisahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dinilai krusial mengingat Bogor adalah wilayah penyangga ibu kota dengan isu alih fungsi lahan yang masif. Fokus utamanya adalah mengebut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Bogor ini salah satu kabupaten yang belum memiliki RDTR secara lengkap. Maka fokus utama dinas ini adalah menuntaskan RDTR dan mengantisipasi alih fungsi lahan,” tegas Rudy.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan hadir untuk menyelamatkan warisan leluhur yang selama ini mungkin terabaikan karena bergabung dengan pariwisata.