Gandeng Menteri PKP, Bupati Rudy Susmanto Akselerasi Pengentasan Pemukiman Kumuh di Bogor

SuaraBogor.id - Kabar segar bagi warga Kabupaten Bogor, Pemkab Bogor bergerak cepat menuntaskan masalah hunian warga melalui langkah besar.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 6.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bakal disulap menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni.

Langkah masif ini terwujud berkat kolaborasi strategis antara Pemkab Bogor dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Pencapaian ini disebut-sebut sebagai sejarah baru bagi Kabupaten Bogor dalam mempercepat pengentasan pemukiman kumuh dan tidak layak.

Program akselerasi ini merupakan bentuk komitmen kuat dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang ingin memastikan setiap warganya memiliki tempat beralur hangat dan aman untuk berlindung.

Sebelum adanya kolaborasi besar ini, Pemkab Bogor sebenarnya telah rutin mengalokasikan dana APBD untuk merenovasi sekitar 2.750 unit RTLH setiap tahunnya.

Mulai bergulir sejak tahun 2025, program perbaikan rumah ini dipastikan akan terus berjalan dan bertambah masif di tahun-tahun mendatang demi kesejahteraan masyarakat Bogor.

Menurut Rudy, dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan RTLH yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Bogor.

"Alhamdulillah, ikhtiar menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terus kami lakukan sebagai salah satu program prioritas. Dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi penguat agar upaya ini dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor," ujar Rudy, belum lama ini kepada wartawan.

Baca Juga: Kabar Gembira Anak Muda Bogor! Eks Gedung Kesenian Cibinong Disulap Jadi Siliwangi Center

Ia menegaskan, pelaksanaan program perbaikan RTLH akan dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan mengacu pada data yang akurat agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, Rudy menyebut program tersebut juga memiliki dampak ekonomi yang luas.

Pembangunan dan renovasi rumah akan menyerap tenaga kerja lokal sekaligus menggerakkan sektor usaha bahan bangunan, seperti toko material, industri semen, pasir, cat, hingga berbagai kebutuhan konstruksi lainnya.

Dengan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Pusat, Rudy optimistis percepatan penyediaan rumah layak huni dapat segera terwujud sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

"Mohon doa dan dukungannya agar ikhtiar ini berjalan lancar serta membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor," tutup Rudy.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membuka peluang menambah alokasi bantuan bedah rumah di Kabupaten Bogor untuk mempercepat penanganan sekitar 746 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).