Proyek Gedung RW Coatesville Dipertanyakan: Desain Berubah, Anggaran Membengkak

SuaraBogor.id - Sejumlah warga Cluster Coatesville, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, menyampaikan keberatan terhadap proyek pembangunan gedung di atas lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).

Proyek yang diinisiasi oleh Ketua RW, Listianto, tersebut dipersoalkan karena dinilai tidak sesuai dengan informasi awal yang diterima warga, mengalami perubahan desain dan perluasan bangunan, serta belum didahului musyawarah yang melibatkan seluruh warga.

Warga juga mempertanyakan kesesuaian pembangunan dengan peruntukan lahan fasos-fasum yang, menurut mereka, telah diserahterimakan oleh pengembang dan berstatus sebagai aset daerah.

Mereka berharap pengurus RW memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pembangunan, perubahan desain, serta penggunaan anggaran proyek.

Salah satu warga yang menyampaikan keberatan adalah Afgan, penghuni Blok SC 04 yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi pembangunan. Ia mengatakan, keberatan tersebut berawal dari perubahan rencana pemanfaatan lahan setelah proses serah terima fasos-fasum.

“Aturan pasca-serah terima menegaskan bahwa tidak boleh ada perubahan fungsi. Awalnya lokasi tersebut diperuntukkan bagi gazebo, namun kini justru berubah menjadi bangunan yang jauh lebih besar,” ujar Afgan, kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).

Menurut warga, persoalan tidak hanya terletak pada bentuk fisik bangunan, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan.

Mereka menilai sosialisasi dan pemaparan desain hanya melibatkan sebagian kecil warga. Sementara itu, tidak semua penghuni mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau memberikan persetujuan sebelum pembangunan dilaksanakan.

Warga juga menyoroti perubahan luas bangunan yang disebut meningkat dari rencana awal 256 meter persegi menjadi sekitar 480 meter persegi.

Baca Juga: Gempa M 4,1 Guncang Bogor Sore Ini, Warga Rasakan Getaran

Perluasan tersebut dikhawatirkan mengurangi ruang terbuka hijau (RTH) dan berdampak pada fasilitas taman yang selama ini dimanfaatkan warga.

Bahkan, menurut informasi yang disampaikan warga, area taman bermain anak yang baru dibangun dua hari sebelumnya turut terdampak oleh proyek tersebut.

Selain berkurangnya ruang terbuka, dimensi dan ketinggian bangunan juga menjadi keluhan. Sejumlah warga menilai bangunan yang dinilai terlalu besar dapat mengganggu kenyamanan lingkungan, termasuk penghuni Blok SC 09 yang mengaku turut merasakan dampak pembangunan meskipun berada lebih jauh dari lokasi proyek.

Warga meminta agar perubahan desain dan luas bangunan dijelaskan secara terbuka, termasuk kesesuaiannya dengan peruntukan lahan serta rencana awal yang telah disosialisasikan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian warga adalah transparansi pembiayaan proyek. Berdasarkan informasi awal yang mereka terima, biaya pembangunan diperkirakan sebesar Rp650 juta. Namun, angka tersebut disebut meningkat hingga Rp1,5 miliar.

Warga juga mempertanyakan adanya permintaan sumbangan tambahan yang, menurut informasi mereka, ditujukan kepada sekitar 150 orang penghuni.

Di sisi lain, Cluster Coatesville memiliki sekitar 400 rumah dengan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) sebesar Rp300.000 per bulan untuk rumah dengan luas 250 meter persegi.

Kondisi tersebut mendorong warga mempertanyakan pengelolaan kas lingkungan, jumlah dana yang tersedia, serta alasan diperlukannya sumbangan tambahan di luar iuran rutin.

Sebagian warga memperkirakan akumulasi dana IPL telah mencapai lebih dari Rp1 miliar. Namun, besaran saldo kas yang sebenarnya, penggunaannya selama ini, serta sumber pendanaan proyek masih perlu dijelaskan melalui laporan keuangan yang dapat diakses warga.

Karena itu, warga meminta pengurus RW membuka rincian anggaran, termasuk estimasi biaya awal, perubahan nilai proyek, sumber dana, serta dasar pengumpulan sumbangan tambahan.

Warga Menilai Rencana Renovasi Berubah Menjadi Pembangunan Gedung

Keberatan juga disampaikan Deni, warga yang berharap area tersebut tetap berfungsi sebagai taman dengan gazebo, bukan berubah menjadi bangunan berukuran besar.

“Ini kan fasum taman. Hak untuk menggunakan bukan berarti hak untuk mengubah peruntukannya. Saya sebagai pengguna merasa tidak nyaman dengan kondisi sekarang. Dampaknya juga berpotensi menurunkan nilai properti saya,” ujar Deni.

Menurut Deni, pemanfaatan fasilitas umum semestinya tetap memperhatikan fungsi awal lahan dan kepentingan seluruh penghuni. Ia berharap perubahan rencana pembangunan dikaji kembali dengan melibatkan warga yang terdampak.

Keluhan serupa disampaikan Yani. Ia menyoroti ketinggian bangunan, warna merah yang dinilai mencolok, serta aktivitas konstruksi yang dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan.

“Bangunan ini terlalu tinggi, silau, dan warnanya merah. Awalnya disampaikan bahwa ini hanya renovasi gazebo, tetapi kenyataannya menjadi seperti ini. Saya merasa sangat terganggu oleh aktivitas pembangunan sampai harus masuk rumah sakit,” kata Yani.

Pernyataan tersebut menggambarkan dampak yang dirasakan Yani selama pembangunan berlangsung. Namun, hubungan antara aktivitas proyek dan kondisi kesehatannya memerlukan keterangan atau bukti pendukung apabila hendak dipastikan secara medis.

Sementara itu, Poltak mengaku keberatan karena menilai informasi awal yang disampaikan kepada warga tidak menggambarkan pembangunan gedung dengan ukuran seperti saat ini. Ia juga menyatakan tidak pernah didatangi atau dimintai persetujuan mengenai rencana tersebut.

“Saya membeli rumah di sini karena ingin mendapatkan lingkungan yang nyaman, bukan untuk tinggal di kawasan yang kemudian dibangun gedung sebesar ini. Kami tidak pernah didatangi dan dimintai persetujuan. Informasi yang dibagikan kepada warga adalah renovasi, bukan pembangunan gedung seluas ini. Kami merasa dibohongi,” ungkap Poltak.

Sejumlah warga berharap pengurus RW memberikan penjelasan terbuka mengenai status dan peruntukan lahan, perubahan desain, luas bangunan, mekanisme pengambilan keputusan, serta penggunaan anggaran proyek.

Mereka juga meminta agar pembangunan dievaluasi dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, fungsi fasilitas umum, keberadaan ruang terbuka hijau, dan kenyamanan penghuni di sekitar lokasi.

Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata mengenai penolakan terhadap pembangunan fasilitas lingkungan, melainkan juga mengenai transparansi, partisipasi warga, dan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan rencana yang sebelumnya disampaikan.

Hingga berita ini diturunkan, warga berharap pengurus RW membuka ruang dialog yang melibatkan seluruh pihak terkait. Mereka juga meminta agar pembangunan dihentikan sementara sampai persoalan mengenai peruntukan lahan, perubahan desain, dan pembiayaan memperoleh penjelasan serta penyelesaian yang disepakati bersama.