Andi Ahmad S
Senin, 16 November 2026 | 18:31 WIB
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra [Ist]
Baca 10 detik
  • Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani integrasi data korporasi di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
  • Integrasi data ini bertujuan memangkas birokrasi, memperkuat iklim investasi, serta mencegah tindak pidana korupsi secara nasional.
  • Sistem Ditjen AHU mencatat puluhan juta transaksi pemanggilan data untuk mendukung berbagai layanan publik strategis pemerintah.

SuaraBogor.id - Pemerintah mulai memperkuat integrasi data korporasi secara nasional. Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani komitmen bersama untuk mengintegrasikan data badan hukum dan badan usaha guna memangkas hambatan birokrasi, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat iklim investasi di Indonesia.

Komitmen tersebut ditandatangani dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum RI, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Langkah ini dinilai strategis karena data korporasi menjadi salah satu informasi penting yang digunakan pemerintah dalam berbagai layanan, mulai dari administrasi perpajakan, perizinan usaha, pengadaan barang dan jasa, pengawasan transaksi keuangan hingga pencegahan tindak pidana korupsi.

Selama ini, perbedaan data antarinstansi dan belum optimalnya sinkronisasi informasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat masyarakat maupun pelaku usaha harus berulang kali menyampaikan informasi yang sebenarnya sudah dimiliki pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa keandalan pengelolaan data menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujar Yusril.

Menurutnya, integrasi data nasional tidak harus dilakukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik di satu lembaga. Sebaliknya, setiap instansi tetap memiliki kewenangan atas data yang dikelolanya, tetapi sistem pertukaran informasi harus dibangun melalui standar, metadata, kode referensi, dan teknologi yang saling terhubung.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan memiliki akses terhadap informasi korporasi yang lebih akurat dan mutakhir tanpa mengabaikan kewenangan masing-masing instansi.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.

Baca Juga: BRI Perluas Akses Magang Nasional Hingga 17 Regional Office

Ia menyebut data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU selama ini telah menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, hingga pengawasan.

Karena itu, melalui integrasi data, pemerintah ingin mengurangi pengulangan penyampaian informasi oleh masyarakat sekaligus memastikan setiap pelayanan menggunakan data yang konsisten dan memiliki kepastian hukum.

"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," tegas Supratman.

Besarnya kebutuhan integrasi data korporasi juga terlihat dari pemanfaatan sistem Ditjen AHU yang terus meningkat.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, mengungkapkan hingga Oktober 2026 pihaknya telah menjalin kerja sama dan melaksanakan integrasi data dengan sekitar 35 kementerian/lembaga dan BUMN. Sementara itu, 14 kementerian/lembaga lainnya masih dalam proses penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sepanjang 2023 hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 51.120.480 transaksi pemanggilan data melalui sistem Ditjen AHU.

Load More