- Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani integrasi data korporasi di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
- Integrasi data ini bertujuan memangkas birokrasi, memperkuat iklim investasi, serta mencegah tindak pidana korupsi secara nasional.
- Sistem Ditjen AHU mencatat puluhan juta transaksi pemanggilan data untuk mendukung berbagai layanan publik strategis pemerintah.
SuaraBogor.id - Pemerintah mulai memperkuat integrasi data korporasi secara nasional. Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani komitmen bersama untuk mengintegrasikan data badan hukum dan badan usaha guna memangkas hambatan birokrasi, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat iklim investasi di Indonesia.
Komitmen tersebut ditandatangani dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum RI, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Langkah ini dinilai strategis karena data korporasi menjadi salah satu informasi penting yang digunakan pemerintah dalam berbagai layanan, mulai dari administrasi perpajakan, perizinan usaha, pengadaan barang dan jasa, pengawasan transaksi keuangan hingga pencegahan tindak pidana korupsi.
Selama ini, perbedaan data antarinstansi dan belum optimalnya sinkronisasi informasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Kondisi tersebut juga berpotensi membuat masyarakat maupun pelaku usaha harus berulang kali menyampaikan informasi yang sebenarnya sudah dimiliki pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa keandalan pengelolaan data menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat.
"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujar Yusril.
Menurutnya, integrasi data nasional tidak harus dilakukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik di satu lembaga. Sebaliknya, setiap instansi tetap memiliki kewenangan atas data yang dikelolanya, tetapi sistem pertukaran informasi harus dibangun melalui standar, metadata, kode referensi, dan teknologi yang saling terhubung.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan memiliki akses terhadap informasi korporasi yang lebih akurat dan mutakhir tanpa mengabaikan kewenangan masing-masing instansi.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.
Baca Juga: BRI Perluas Akses Magang Nasional Hingga 17 Regional Office
Ia menyebut data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU selama ini telah menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, hingga pengawasan.
Karena itu, melalui integrasi data, pemerintah ingin mengurangi pengulangan penyampaian informasi oleh masyarakat sekaligus memastikan setiap pelayanan menggunakan data yang konsisten dan memiliki kepastian hukum.
"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," tegas Supratman.
Besarnya kebutuhan integrasi data korporasi juga terlihat dari pemanfaatan sistem Ditjen AHU yang terus meningkat.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, mengungkapkan hingga Oktober 2026 pihaknya telah menjalin kerja sama dan melaksanakan integrasi data dengan sekitar 35 kementerian/lembaga dan BUMN. Sementara itu, 14 kementerian/lembaga lainnya masih dalam proses penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Sepanjang 2023 hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 51.120.480 transaksi pemanggilan data melalui sistem Ditjen AHU.
Berita Terkait
-
BRI Perluas Akses Magang Nasional Hingga 17 Regional Office
-
Lapas Cibinong Diduga Terlibat Korupsi, Menko Yusril Persilakan KPK hingga Polri Turun Tangan
-
Dorong Efisiensi Bisnis, BRI Perbarui Qlola dengan Tampilan yang Lebih Intuitif
-
Hari UMKM Nasional, BRI Peduli Perkuat UMKM Desa Brilian lewat Pendampingan dan Akses Pasar
-
Buntut Aksi 'Bogor Bersih LGBT', Pemerintah Warning Kelompok Pemuda yang Main Hakim Sendiri
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Pangkas Birokrasi, 50 Kementerian dan Lembaga Sepakati Integrasi Data Korporasi Nasional
-
PNM Bogor Renovasi Atap Mushola Naimah, Warga Kini Beribadah Lebih Nyaman
-
Sopir Biskita Diperiksa Polisi Usai Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas di Bogor
-
Pejalan Kaki Tewas Tertabrak Biskita Transpakuan di Jalan KS Tubun Bogor
-
Perajin Jatiwangi Panen Berkah, 2,4 Juta Genteng Lokal Dipakai untuk Rumah Subsidi