SuaraBogor.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menkopolhukam Mahfud MD dituduh ikut merestui Moeldoko kudeta Partai Demokrat. Mahfud MD pun membantahnya.
Mahfud MD menyatakan tidak mungkin dan tidak punya kewenangan mendukung menteri dan pejabat pemerintahan untuk ambil alih kekuasaan partai.
Mahfud MD pun mengaku tidak pernah membicarakan soal kudeta Partai Demokrat bersama Moeldoko.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," kata Mahfud MD di akun Twitternya, @muhmahfudmd, Selasa (2/2/2021).
Baca Juga:Rachland Nashidik Pertanyakan Kepentingan Moeldoko Temui Kader Tersingkir
Mahfud MD pun mengatakan jika di era saat ini kontrol rakyat terhadap kekuasaan sangat tinggi. Termasuk ke partai politik.
"Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu. Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," jawab Mahfud MD.
Tuduhan Mahfud MD terlibat diungkapkan politisi Demokrat Rachland Nashidik. Rachland mengutip informasi jika Moeldoko sempat menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menkumham dan Menkopolhukam dalam
"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?"," cuit Rachland semalam.
Bongkar 5 Orang Pelaku 'Kudeta' Partai Demokrat
Baca Juga:Dikaitkan Isu Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko Akhirnya Angkat Bicara
AHY nyatakan akan ada aksi 'kudeta' di Partai Demokrat. Kekuasaanya akan digulingkan oleh 5 orang.
