- Perwira siswa Sespimmen Polri Kompol Yohannes Redhoi Sigiro menyoroti kesenjangan penyerapan anggaran dengan capaian kinerja Polres Bogor.
- Kajian pada 14 November 2026 tersebut mengungkap evaluasi anggaran kepolisian selama ini terlalu berorientasi pada daya serap.
- Yohannes mengusulkan perbaikan pola kerja agar penggunaan anggaran kepolisian benar-benar berfokus pada hasil nyata bagi masyarakat.
SuaraBogor.id - Tingginya penyerapan anggaran belum tentu mencerminkan keberhasilan kinerja kepolisian. Sebab, penggunaan uang negara seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak dana yang telah dibelanjakan, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Kompol Yohannes Redhoi Sigiro, perwira siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-67.
Melalui naskah karya perseorangan berjudul Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran guna Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka Mewujudkan Profesionalisme Polri, ia menyoroti pentingnya perubahan pola evaluasi anggaran di lingkungan kepolisian.
Menurut Yohannes, profesionalisme Polri tidak cukup ditunjukkan melalui laporan keuangan dan tingginya persentase penyerapan anggaran. Lebih dari itu, setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian kinerja yang terukur.
Baca Juga:Gendong Bayi 4 Bulan di Job Fair Bogor, Perjuangan Ibu 4 Anak Berburu Kerja demi Dapur Ngebul
"Sebab, masyarakat tidak menilai kinerja polisi dari seberapa besar anggaran yang telah dihabiskan. Warga lebih membutuhkan kehadiran patroli, penanganan laporan yang cepat, serta pelayanan kepolisian yang mudah dan tidak berbelit-belit," katanya kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kajiannya terhadap pengelolaan anggaran di Polres Bogor, Yohannes menemukan adanya kesenjangan antara realisasi penyerapan anggaran dengan capaian keluaran kegiatan.
Persentase penyerapan anggaran cenderung lebih tinggi dibandingkan capaian keluaran. Bahkan, realisasi belanja kerap menumpuk menjelang akhir tahun, sementara rapat evaluasi masih lebih banyak berfokus pada persentase dana yang sudah digunakan ketimbang hasil kegiatan.
Ia mengidentifikasi tiga persoalan utama yang saling berkaitan. Pertama, evaluasi yang terlalu berorientasi pada daya serap membuat pelaksana kegiatan kurang terdorong memastikan hasil sesuai target.
"Kedua, rencana penarikan dana yang tidak diselaraskan dengan jadwal kegiatan menyebabkan penumpukan anggaran pada triwulan terakhir. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan berisiko dikejar waktu dan berdampak terhadap kualitas hasil," jelasnya.
Baca Juga:Ibu Rumah Tangga Terlibat Peredaran Narkoba di Bogor
Ketiga, rekomendasi hasil evaluasi sering kali hanya berhenti di atas kertas karena belum ada fungsi khusus yang memastikan seluruh temuan ditindaklanjuti.
Temuan tersebut sejalan dengan sejumlah penelitian mengenai penganggaran berbasis kinerja. Mardiasmo (2018), misalnya, menegaskan bahwa evaluasi anggaran harus mengukur sejauh mana dana yang digunakan mampu menghasilkan keluaran sesuai target.
"Penelitian Alawia dan rekan (2021) serta Lukito dan rekan (2024) juga menunjukkan pentingnya evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, Saputra dan rekan (2024) menyoroti peran pengendalian internal dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yohannes mengusulkan sejumlah langkah perbaikan. Di antaranya, pimpinan perlu menerbitkan arahan agar evaluasi anggaran lebih berorientasi pada hasil, sekaligus memimpin langsung rapat analisis dan evaluasi setiap bulan.
Selain itu, pertanggungjawaban keuangan perlu dipercepat melalui penggunaan daftar periksa dokumen serta pendampingan bagi pengelola keuangan di tingkat Polres maupun Polsek.
"Rencana penarikan dana juga harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Penguatan pengendalian internal dan pembentukan forum lintas fungsi diperlukan untuk memastikan setiap rekomendasi evaluasi benar-benar ditindaklanjuti," tegasnya.
