alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Demokrat Kubu AHY ke Kubu Moeldoko: Minta Maaf Sama Rakyat Dan Jokowi

Andi Ahmad S Senin, 05 April 2021 | 08:10 WIB

Demokrat Kubu AHY ke Kubu Moeldoko: Minta Maaf Sama Rakyat Dan Jokowi
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Kubu AHY mendesak kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) agar meminta maaf kepada masyarakat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

SuaraBogor.id - Pasca Demokrat kubu Moeldoko ditolak Menkumham, kubu AHY mendesak kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) agar meminta maaf kepada masyarakat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan Demokrat kubu AHY, yakni Herzaky Mahendra Putra, selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat.

"Kubu Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," kata dilansir dari Antara.

Menurutnya, kubu Moeldoko harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena dianggap bolak-balik membawa nama presiden dalam berbagai kesempatan.

Baca Juga: Atta Halilintar Akui Gugup Akad Nikah Disaksikan Jokowi dan Prabowo

"Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden," ucap dia berdalih.

Kemudian, Herzaky menyebutkan bahwa kubu Moeldoko perlu meminta maaf kepada masyarakat karena dua hal, yaitu pertama karena KLB dianggap membuat bising ruang publik.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru kelompok Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ujarnya.

Kemudian, hal kedua yaitu kubu Moeldoko dianggap membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi dan waktu untuk urusan KLB.

"Masih saja kelompok Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," ujar Herzaky.

Baca Juga: Unggah Video Desain IKN Baru, Jokowi: Ini Belum Final, Baru Pradesain

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait