SuaraBogor.id - Soal larangan pemberangkatan jamaah calon haji, Partai Ummat sindir keras Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Ummat, MS Kaban mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah Presiden Jokowi.
MS Kaban yang merupakan wakil ketua umum Partai Ummat itu mengatakan, keputusan tersebut seakan membuktikan, pemimpin negara (Jokowi) itu tak berpihak sepenuhnya terhadap umat Islam di Indonesia.
Bukan hanya Presiden Jokowi, Partai Ummat juga menyindir Menteri Agama atau Menag Yaqut Cholil Qoumas lantaran tak mampu memerjuangkan hak calon jemaah haji asal Indonesia.
“Pembatalan haji oleh Pemerintah RI dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan keputusan paling buruk dalam sejarah Kemenag RI,” ujar MS Kaban, dilansir dari Hops.id -jaringan Suara.com, Minggu (6/6/2021).
Baca Juga:Jokowi Kirim Luhut Binsar Pandjaitan ke China, Bahas Ini?
“Ini keputusan yang tidak masuk akal, terlihat nyata Presiden Jokowi tidak memiliki sense of rukun islam. Menag RI berkuasa tapi tak bermanfaat untuk umat muslim,” lanjutnya.
Padahal, kata dia, sebelumnya hubungan diplomatis Indonesia dan Arab Saudi terbilang baik. Kini, kemesraan tersebut mulai luruh setelah Presiden Jokowi lebih berpihak terhadap China.
“Hub kultural Ummat muslim Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sepanjang sejarah NKRI cukup mesra harmonis, kenapa di Era Jokowi petugas partai PDIP jadi Presiden lebih mesra ke Beijing RRC Komunis. Masih ada waktu Presiden Jokowi tinjau ulang keputusan batal haji 2021,” urainya.
Lebih jauh, dia menambahkan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi sepatutnya paham, banyak calon jemaah haji yang telah menabung atau mengumpulkan uang sejak beberapa tahun terakhir. Itulah mengapa, pembatalan tersebut dirasa telah melukai hati mereka.
“Presiden dan Menag tidak punya kemampuan berangkatkan rakyatnya sendiri. Kalau sudah tak mampu, ngapain jadi penguasa hanya bikin dosa. Istikharah-lah untuk resign,” tegasnya.
Baca Juga:Film Dokumenter Sawit Rakyat Tengah Digarap, Bupati Dodi dan Jokowi Ikut Main FIlm
Dia kemudian menyindir pemerintah yang kerap sesumbar tentang pertumbuhan ekonomi 7 persen.
“Memberangkatkan haji saja tak mampu, kok mimpi pertumbuhan ekonomi 7 persen, piye Bu SMI? Uang haji invest kemana tuh. Invest harusnya untung kok jadi buntung.”
“Pembatalan haji muslim RI tanpa dalil yang kuat hujjah-nya apakah tidak termasuk perbuatan haram karena haji hukumnya wajib bagi yang mampu,” kata dia.
