SuaraBogor.id - Wali Kota Bogor Bima Arya pasrah. Hal itu disebabkan kasus Covid-19 di Kota Bogor melejit drastis, dan membuat kewalahan Pemerintah Kota Bogor.
Bima Arya mengatakan, saat ini kasus Covid-19 di Kota Bogor tinggi. Hal tersebut menyebabkan ketersediaan ruang khusus pasien Covid-19 menipis atau mulai penuh.
Bima Arya juga mengatakan, saat ini angka keterisian ruangan khusus perawatan pasien Covid-19 atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Kota Bogor sudah mencapai 83 persen.
"Rata-rata angka BOR di 21 rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Bogor sudah mencapai 83 persen. Kalau di RSUD Kota Bogor angka BOR-nya sudah mencapai 91 persen," katanya, disitat dari Ayobandung.com -jaringan Suara.com, Selasa (29/6/2021).
Baca Juga:Pamit Mau Kencing, Bocah 20 Tahun Tewas Tersambar Kereta Api di Bogor
Bima Arya Sugiarto yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor mengaku tak bisa berbuat banyak, saat melihat lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bogor.
"Saya Wali Kota Bogor, tidak bisa berbuat apa-apa. Makannya saya minta pengertiannya kepada warga, tolong empati kepada tenaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan," pintanya.
Dirinya berharap pada pekan depan angka BOR rumah sakit rujukan mengalami penurunan. Mengingat pada pekan ini, ia menargetkan akan membuka kembali rumah sakit lapangan dan menambah pusat isolasi Covid-19 di sejumlah wilayah di Kota Bogor.
Sekedar diketahui, dari 981 tempat tidur khusus perawatan pasien Covid-19 yang tersebar di 21 rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Bogor, 814 diantaranya sudah terisi. Atau sudah terisi 83 persen dari kapasitas yang tersedia.
Bima Arya juga meminta agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus Covid-19 yang makin tak terkendali.
Baca Juga:BOR Penuh, Pemkot Surabaya Akan Sewa 3 Hotel Jadi Tempat Isolasi
Alasannya, terlihat dari data tingginya angka kasus positif, meningkatnya angka kematian, hingga tenaga kesehatan yang bertumbangan karena terpapar Covid-19
“Situasi Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah nyaris melampaui kapasitas kita semua. Untuk menanganinya tentunya membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa," tuturnya.
Tak hanya itu, Bima Arya juga meminta agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat, untuk menekan potensi kenaikan penyebaran Covid-19.
Menurutnya, dalam skala wilayah, kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan. Pihaknya tidak mungkin melakukan pembatalan ekstra ketat, jila tidak dibarengi dengan peraturan dari pemerintah pusat.
"Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kami akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga," ungkapnya.
Pemkot Bogor sudah melakukan beberapa langkah strategis, untuk menekan Covid-19. Seperti memperketat aturan yang ada, melakukan penambahan tempat tidur minimal 30 persen di seluruh rumah sakit rujukan, dan dalam beberapa hari lagi akan mengaktivasi kembali rumah sakit lapangan. Pihaknya juga ajan mengaktivasi pusat isolasi berbasiskan masyarakat di tiap kelurahan.
“Tapi sekali lagi mungkin itu tidak akan maksimal ketika tidak diiringi oleh kebijakan yang lebih tegas, lebih ketat dalam hal pembatasan aktivitas warga di tingkat yang lebih makro," ucapnya.
Bima meminta pemerintah pusat harus berani mengambil langkah-langkah kebijakan yang lebih ketat. Khususnya bagi setiap daerah yang dinilai rawan jadi potensi penyebaran Covid-19.
"Misalnya, pembatasan lebih ketat di Jabodetabek, pembatasan yang lebih ketat di Bandung Raya dan sebagainya. Jadi sifatnya berbasiskan regional yang paling terdampak dengan status zona yang kebanyakan merah," tutupnya.
