SuaraBogor.id - Rocky Gerung turut menyinggung ungkapan Presiden Joko Widodo soal tata krama yang ditujukan kepada mahasiswa yakni BEM UI.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi kritikan pedas dari BEM UI. Dalam responsnya Jokowi tampak santai dan bahkan meminta universitas agar tak perlu menghalangi para mahasiswanya dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Namun, Presiden Jokowi menilai bahwa tindakan para mahasiswa UI tersebut merupakan bentuk ekspresi mereka kepada Pemerintah.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi merasa biasa saja digelari sebagai ‘The King of Lip Service’ karena berbagai julukan lain pun sudah pernah disematkan padanya.
Baca Juga:Muhadjir: Presiden Kini Lebih Keras Beri Arahan Penanganan Covid-19
Kendati demikian, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia tetap memiliki budaya tata krama dan juga sopan santun.
“Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan. Ya saya kira biasa saja,” tutur Presiden Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di sejumlah media sosial resminya, sebagaimana Suarabogor.id dari terkini.id -jaringan Suara.com, Rabu (30/6/2021).
Menanggapi respons Presiden Jokowi atas kritikan keras yang dilayangkan BEM UI, pengamat politik Rocky Gerung pun angkat bicara.
Menurut Rocky sendiri, sopan santun adalah sebuah kemunafikan di dalam dunia politik.
“Saya mau kasih poin, sopan santun itu adalah kemunafikan di dalam politik,” ujar Rocky.
Baca Juga:BEM UI Disasar Hacker Usai Kritik Jokowi, Dalih Polisi Belum Usut Meski Bukan Delik Aduan
Rocky menuturkan bahwa tata krama berlaku bagi antarorang, bukan antara kritikus dan orang yang dikritik.
Kata Rocky, hal yang tidak boleh dalam memberikan kritik adalah kekerasan yang berujung kriminalitas.
“Walaupun hidungnya sepanjang pinokio, kita enggak boleh tonjok itu karena di situ batas kriminalitas. Begitu Anda sentuh tubuh seseorang, itu bukan lagi kritik, tetapi menghina otonomi tubuhnya.”
Dengan demikian, Rocky melanjutkan, timbul permasalahan atau kecurigaan di kalangan publik sehingga BEM UI menganggap sikap Presiden Jokowi sama seperti Soeharto dahulu yang memperbolehlan kritik asal tidak melanggar aturan.
“Siapa yang mesti bikin solusi? Orang yang kita gaji,” pungkas Rocky Gerung.
