alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Komentari Soal Vaksinasi Berbayar, Nusron Wahid: Inilah Dimensi Keadilan

Andi Ahmad S Selasa, 13 Juli 2021 | 10:11 WIB

Komentari Soal Vaksinasi Berbayar, Nusron Wahid: Inilah Dimensi Keadilan
Vaksinasi Covid-19 di Bandara. (Dok: Istimewa)

Nusron Wahid mempertanyakan, kenapa publik harus menghebohkan vaksin gotong royong yang rencananya bakal diwajibkan berbayar, atau vaksinasi berbayar.

SuaraBogor.id - Soal vaksinasi berbayar saat ini menjadi perbincangan hangat. Bahkan, banyak yang berkomentar soal vaksinasi berbayar tersebut, salah satunya dari Anggota Komisi VI DPR sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Nusron Wahid.

Nusron Wahid mempertanyakan, kenapa publik harus menghebohkan vaksin gotong royong yang rencananya bakal diwajibkan berbayar, atau vaksinasi berbayar.

Nusron Wahid menjelaskan kaitan vaksinasi berbayar itu. Menurutnya, sebenarnya ada dua penugasan terkait vaksinasi di Indonesia.

Pertama, vaksin gratis dikelola oleh Biofarma dan dibagikan ke rakyat secara umum. Kemudian yang kedua, vaksin gotong royong berbayar dan didistributorkan langsung oleh Kimia Farma, Indofarma, serta perusahaan farmasi yang mendapat izin dari lembaga pemerintah terkait.

Baca Juga: Tokoh NU Tanggapi soal Vaksin Berbayar: Orang Mampu Beli kok Dipersoalkan

“Bukankah memang ada dua penugasan. Vaksin gratis yang dikelola oleh Biofarma. Ini yang didedikasikan untuk rakyat secara umum. Gratis. Pelaksanaanya massif sampai puskesmas dan lapis masyarakat,” kata Nusron Wahid, dikutip dari Hops -jaringan Suara,com, Senin (12/7/2021).

“Kedua vaksin gotong royong berbayar. Diperuntukkan bagi siapa saja yang bersedia. Pelaksananya Kimia Farma, Indofarma dan perusahaan farmasi apa saja yg bisa mendatangkan vaksin yang dapat lesen dari BPOM. Yang menentukan harga Menkes. Adas dasar masukan dan pertimbangan dari BPKP,” sambungnya.

Sebenarnya, kata Nusron Wahid, vaksinasi berbayar tersebut bakal diberlakukan untuk kalangan tertentu, yakni bagi mereka yang mampu membelinya sehingga tidak membebankan anggaran negara.

“Inilah dimensi keadilan. Masak direktur BUMN dan profesional lainnya yang gajinya ratusan juta, disubsidi vaksin oleh negara. Biarkan subsidi itu dinikmati oleh mayoritas rakyat yang berhak. Saya kira ini fair. Sepanjang tidak mengganggu pelayanan vaksin gratis untuk rakyat,” ujarnya.

Termasuk kalangan yang mampu bayar kok dipermasalahkan?
Nusron pun heran lantaran keadilan semacam itu justru disalahpahami oleh sejumlah orang. Padahal vaksin bakal dibagikan secara merata dan pemerintah tidak akan mungkin memungut biaya vaksin bagi rakyat menengah ke bawah.

Baca Juga: Top 5 SuaraJogja: Pasien Covid-19 Teriak Protes Layanan RS, Pasutri Meninggal Saat Isoman

“Terus dimana anehnya dan salahnya? Wong org mampu beli vaksin kok dipersoalkan. Kecuali semua vaksin dijual itu salah. Apalagi kalau dijual kepada org miskin lebih salah lagi. Justru dengan adanya vaksin gotong royong individual, ada akselrasi vaksin,” ungkapnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait