alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kebijakan Jokowi Soal Pandemi Covid-19 Dikritik Yusril, Rizal Ramli: Ini Serius

Andi Ahmad S Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:22 WIB

Kebijakan Jokowi Soal Pandemi Covid-19 Dikritik Yusril, Rizal Ramli: Ini Serius
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra di kantor Kemendagri, Rabu (15/1/2020). (Suara.com/M Yasir)

Rizal Ramli pun lantas memuji Yusril Ihza Mahendra, terkait keberaniannya dalam menyampaikan kritikan kepada Pemerintahan Joko Widodo.

SuaraBogor.id - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra kritik Jokowi soal kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal itu nampaknya mendapatkan sorotan dari Ekonom senior, Rizal Ramli.

Rizal Ramli pun lantas memuji Yusril Ihza Mahendra, terkait keberaniannya dalam menyampaikan kritikan kepada Pemerintahan Joko Widodo.

“Wow. Assesmen Yusril ini serius,” katanya melalui akun Twitter RamliRizal, mengutip dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Selasa (3/8/2021).

“Sudah lama ngilang begitu nongol, Yusril langsung mau nendang penalti,” tambahnya.

Baca Juga: Tak Langsung Percaya Soal Sumbangan Rp 2 T, Mahfud MD Bagikan Cerita Penipu Berkedok Harta

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra memberi pandangannya soal mengapa tingkat penularan Covid-19 belum menurun.

Ia menilai bahwa salah satu faktor yang membuat pandemi belum membaik adalah karena kebijakan yang berubah-ubah.

Seperti diketahui, kebijakan Pemerintahan Jokowi beberapa kali mengalami pergantian dengan istilah yang bebeda-beda, mulai dari PSBB, PPKM Darurat, hingga PPKM level 3-4.

“Saya berpendapat, ya, agak terlambat karena sudah lebih 1,5 tahun menyatakan darurat kesehatan berganti-ganti kebijakan,” ujarnya dalam webinar yang digelar IDI pada Sabtu, 31 Juli 2021.

“Orang dan rumusan-rumusan hukum juga tidak selalu jelas, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan menimbulkan pertanyaan, apakah pure pelanggaran atau ada unsur politik,” tambahnya.

Baca Juga: Fakta Menarik Sumbangan Rp2 Triliun Dari Akidi Tio Yang Ternyata Bohong

Yusri berpandangan bahwa kebijakan dan masalah di atas memberikan citra yang kurang positif kepada pemerintah.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait