SuaraBogor.id - Peluncuran program Visual Tree Projection Mapping, berupa proyeksi visual, yang didukung sorotan lampu dipadukan iringan musik serta narasi cerita di Kebun Raya Bogor disoal.
Bahkan, sejumlah pihak di Kota Bogor tersebut mulai menyuarakan ketidak puasannya terhadap PT. Mitra Natura Raya selaku pengelola Kebun Raya Bogor (KRB).
Baru-baru ini di kalangan media serta akademisi beredar surat dari Kokolot Bogor, yang ditujukan kepada Presiden. RI, Kepala LIPI/BRIM, Menteri KLHK serta BAPPENAS dengan tembusan Walikota Bogor serta Bupati Bogor.
Dalam suratnya Kokolot Bogor menulis bahwa Kebun Raya merupakan hutan buatan koleksi tanaman keras yang berfungsi sebagai Musium Hidup untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, yang akhirnya berfungsi juga menjadi Hutan Kota.
Baca Juga:Hukum Islam, Bolehkah Wanita Sholat Tidak Pakai Bra?
Memiliki luas 87 Ha, dibangun zaman Raffles, yang kebetulan letaknya ada di Kota Bogor, namun kewenangannya di luar kapasitas Pemkot Bogor. KRB tanggung jawab pemerintah pusat c/q LIPI (BRIN).
“Pengelolaan nya sekarang di serahkan ke pihak ketiga. PT. Mitra Natura Raya,” papar salah seorang pendiri Kokolot Bogor Jacky Wijaya, mengutip dari Bogordaily.net -jaringan Suara.com, Rabu (29/9/2021).
Seperti dalam surat yang beredar, Jacky Wijaya menuturkan bahwa sebaiknya KRB fungsinya dikembalikan untuk Edukasi, Riset dan Tujuan Wisata Oksigen dan Paru Paru Kota.
Menurutnya, pengelolaan Kebun Raya jangan berorientasi pada keuntungan uang semata. Kebun Raya merupakan asset negara yang harus dilestarikan keberadaannya.
“Kebun Raya wajib dikelola dan dibiayai oleh Negara. Permohonan kami sederhana, harga Tiket masuk Kebun raya jangan mahal,” kata Jacky.
Baca Juga:Pemprov Pertimbangkan Izin Konser Musik Selama PPKM
Sementara itu, dalam pesan whatsapp yang diterima bogordaily.net -jaringan Suara.com, salah seorang warga Bogor yang mengatas namakan Cicit Mbah Jepra, melontarkan keprihatinannya. Ia merasa prihatin karena pengelolaan yang dilakukan pihak ketiga hanya berorientasikan mencari keuntungan semata.
“Prihatin, diuangin lagi-diuangin lagi, sangat ironis,” katanya menyatakan keprihatinannya atas apa yang terjadi terhadap Kebun Raya Bogor.
Ia mempertanyakan keberadaan LIPI selaku pihak yang berwenang serta memiliki banyak pakar di bidang Biologi. Ia juga menyampaikan bahwa di depan KRB juga terdapat IPB, gudangnya para profesor serta ahli Pertanian dan Biologi ternama. Namun, menurutnya tidak ada satupun yang bersuara, ketika KRB dikelola sedemikian rupa.
“Pengelolaan saat ini bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu, demi untuk memburu fulus yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan nilai instrinsik yang terdapat di KRB,” ungkap Cicit Mbah Jepra.
Dirinya merasa kecewa degan LIPI, yang seharusnya menjaga dan mengelola KRB secara baik dan mempertahankan fungsi dari KRB sebagai sarana belajar masyarakat.
“Ini malahan ditenderkan ke pihak swasta untuk dikelola. Belanda aja yang bangun KRB nggak begitu. Kenapa nggak di swakelolakan saja, karena KRB itu perlu perlakuan khusus dan ada kepentingan publik di situ,” katanya.
