Soal Pemindahan Ibu Kota Bogor ke Lahan eks BLBI, Bima Arya Bakal Bahas Bersama DPRD

Bima Arya mengatakan, sudah sejak lama kondisi tata ruang yang sekarang ini tidak sesuai dengan perencanaan Kota Bogor masa akan datang.

Andi Ahmad S
Jum'at, 26 November 2021 | 11:55 WIB
Soal Pemindahan Ibu Kota Bogor ke Lahan eks BLBI, Bima Arya Bakal Bahas Bersama DPRD
Wali Kota Bogor Bima Arya. [Dok. Pemkot Bogor]

SuaraBogor.id - Wali Kota Bogor Bima Arya akan membahas soal lahan hibah milik BLBI bersama DPRD Kota Bogor.

Sekedar diketahui, Pemkot Bogor akan melakukan pemindahan Ibu kota Bogor ke lahan hibah eks BLBI dari Kementerian Keuangan merupakan hasil pemetaan kebutuhan tata ruang di masa depan.

Bima Arya mengatakan, sudah sejak lama kondisi tata ruang yang sekarang ini tidak sesuai dengan perencanaan Kota Bogor masa akan datang.

"Jadi harus ada redistribusi ke pinggir, karena kalau semua tetap di tengah bebannya akan parah di sini," kata Bima kepada wartawan di Balai Kota Bogor di Bogor.

Bima menjelaskan dalam membangun kota, berarti menyiapkan masa depan, sehingga salah satu yang harus diantisipasi adalah keterbatasan lahan untuk pelayanan umum, permukiman dan mobilitas warga yang harus dikendalikan supaya tersebar tidak hanya di pusat kota.

Kemudian, ada pemetaan lahan yang bisa diajukan untuk diserahkan ke Pemerintah Kota Bogor dari lahan eks BLBI yang baru diserahkan Kementerian Keuangan sebagai hibah.

Baca Juga:Ini Daftar Aset BLBI yang Diserahterimakan, Ada Lahan 103.290 Meter Persegi

Lahan tersebut seluas 10,2 hektare, 6 hektare di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, untuk membangun pusat pemerintahan baru termasuk memindahkan Balai Kota Bogor dengan menghadirkan pusat pelayanan terpadu di sekitarnya.

Sedangkan 3,2 hektare di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan 1 hektare di sekitar proyek pembangunan Regional Ring Road (R3).

Bima menyampaikan mengenai pemanfaatan lahan-lahan tersebut, akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor untuk mendiskusikan perencanaan dan alokasi anggarannya.

"Tapi untuk lahan yang di Katulampa seluas 6 hektare direncanakan untuk membangun pusat pemerintahan," tuturnya. [Antara]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini