SuaraBogor.id - Ditengah isu adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite ternyata hal itu berdampak kepada kenaikan tarif angkot atau angkutan kota di Bogor.
Mengutip dari Bogordaily -jaringan Suara.com, Ketua Organda, Isak mengatakan jika adanya kenaikan harga pertalite, nantinya tentu tarif angkutan kota akan naik.
“Harapanya kalau pertalite naik tentunya tarif pun ikut naik,” ucapnya.
“Salah satu elemen perhitungan tarif adalah bbm, suku cadang dan lain sebagainya,” jelasnya. Sementara, untuk saat ini masih tahap penyesuaian dan masih menunggu surat keterangan dari walikota. “Hanya penyesuaian saja dan itu pun tergantung sk walikota,” pungkasnya.
Baca Juga:Sejumlah Menteri Bidang Ekonomi Makin Intens Gelar Rapat, Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM
Sebelumnya diketahui sebanyak 1.010 Angkutan Kota (Angkot) di Kota Bogor sudah dibekukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, berkaitan dengan pelanggaran berupa melakukan kelalaian tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan angkutan dalam trayek.
Pembekuan itu merupakan sanksi Pembekuan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan (IPAP).
Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo menegaskan, pembekuan ribuan angkot itu setelah melewati sejumlah tahapan diantaranya peringatan kesatu, kedua dan ketiga, tetapi pihak pemilik angkot atau badan hukum, tidak mengindahkan peringatan tersebut.
Sehingga otimatis angkot-angkot tersebut dibekukan. Dishub juga sudah melayangkan surat ke Organda Kota tindak lanjut pembekuan angkot tersebut.
Lanjut Eko, langkah tegas ini sesuai dengan Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 186 perihal kewajiban perusahaan angkutan umum. Kemudian PPRI nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan pasal 83 dan 121.
Baca Juga:Anggota Komisi VII Usulkan Pemberian Label Fatwa Haram untuk Pembeli BBM Subsidi dari Kalangan Mampu
Lalu Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, pasal 2, 6, dan 8. Terakhir Perda Kota Bogor nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan LLAJ pasal 119 dan 123.
- 1
- 2
