SuaraBogor.id - Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 20 Kota Bogor, Selasa (14/2/2023). Hal ini dilakukan atas adanya laporan warga yang mengadukan kondisi sekolah yang sudah memprihatinkan.
Sidak yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Akhmad Saeful Bakhri, dan diikuti oleh anggota Komisi IV yakni, Devi Prihatini Sultani, Pepen Firdaus, Lusiana Nurissiyadah, Eny Indari, Dody Hikmawan dan Sri Kusnaeni.
Rombongan Komisi IV disambut oleh Kepala Sekolah SMPN 20 Kota Bogor, Dwi Nurharyani dan langsung meninjau beberapa titik yang perlu mendapatkan intervensi dari pemerintah khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.
Berdasarkan hasil sidak, diketahui ruang perpustakaan di SMPN 20 Kota Bogor sudah tidak bisa lagi digunakan karena kondisi ruangan membahayakan dan ditakutkan ambruk, sehingga ruang laboratorium IPA yang berada dibawahnya pun perlu dikosongkan.
Baca Juga:Buka Jalur Mobil Damkar Saat Macet di Bogor, Alfin Alfarizqi Dapat Hadiah dari Bima Arya
"Kondisi ruangan sudah tidak bisa digunakan, karena lantainya sudah goyang dan membahayakan. Ini perlu segera diintervensi," ujar Akhmad Saeful Bakhri.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus M ini bersama rombongan Komisi IV meninjau turap di sekitar sekolah dan mendapati kondisinya mengkhawatirkan, karena sudah terdapat retakan sehingga mengancam bangunan sekolah karena rawan longsor.
"Ini adalah PR Kadisdik yang baru. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan dan menjadi bencana bagi para siswa yang ada di sekolah," tegas Gus M.
Berdasarkan laporan dari Kepala Sekolah, Komisi IV mencatat minimnya ruang kelas di SMPN 20 Kota Bogor ini. Hal ini pun tergambarkan dengan dialihfungsikannya masjid menjadi ruang belajar.
Gus M minta agar Disdik Kota Bogor mulai memetakan masalah dan kebutuhan sekolah yang ada di Kota Bogor, sebab sarana prasarana sekololah perlu menjadi prioritas.
Baca Juga:Salut! Siswa SMP di Bogor Viral Bantu Buka Jalan Mobil Damkar, Bima Arya Hadiahi Sepeda
"Pendataan masalah sarpras perlu dijalankan. Jangan sampai menunggu ada kejadian bencana baru kelimpungan. Kadisdik baru harus bisa menyelesaikan ini, kalau tidak dilaksanakan kami akan mengambil langkah tegas," pungkasnya.
- 1
- 2
