SuaraBogor.id - Penanggulangan stunting atau gizi buruk di Kota Depok dengan memberikan makanan gratis menuai kecaman oleh banyak pihak, salah satunya dari anggota DPRD Kota Depok, lantaran menu yang diberikan tidak layak.
Salah satu anggota dewan yang cukup vokal melontarkan kritik tersebut adalah Ikravany Hilman. Menurut dia, program dengan anggaran mencapai Rp 4,4 miliar itu terkesan asal-asalan.
"Ini anggaran dialokasikan ke 38 puskesmas di Kota Depok. Totalnya itu kalau nggak salah sekira Rp 4,4 miliar. Nah kemarin kan heboh isinya hanya nasi dan kuah. Ini kan kurang ajar," katanya saat dikonformasi, Selasa (14/11).
Menurut Ikra, dari total anggaran Rp 4,4 miliar maka per orang mendapat jatah makan senilai Rp 18 ribuan. Angka tersebut, telah dipotong pajak 10 persen dan ongkos transport. Diperkirakan, nilai anggaran bersih per paket Rp 15 ribu-an.
Baca Juga:Mayat Pria Ditemukan Sudah Membusuk di Pondok Pesantren Khoirur Rooziqiin Depok
Menurut Ikra, dengan angka segitu, seharusnya bisa mendapat menu yang lebih baik.
"Terus kemarin setelah ribut ditambah tahu dua biji. Kalau tahu doang mah warga juga sering bikin tahu," katanya.
Dia berpendapat, program yang digagas Dinkes ini adalah makanan tambahan untuk menanggulangi stunting. Maka, seharusnya menu yang disajikan jauh lebih baik.
"Sekarang ditambah lagi pakai nugget atau makanan olahan. Kenapa nggak telur sama susu misalnya, yang jauh lebih banyak nutrisi, protein buat ibu hamil dan anak-anak. Kan namanya juga makanan tambahan," jelas politisi PDIP tersebut.
"Jadi mengerjakan ini seperti nggak pakai hati. Pokoknya ngerjain aja yang penting tugas dilaksanakan gitu. Ini Rp 4,4 miliar kan enggak sedikit. Ini harus dipertanyakan," sambung dia.
Baca Juga:Tekan Angka Stunting, Pasangan Prabowo Gibran Janji Kasih Makan Anak-anak dan Ibu Hamil
Ikra juga menyinggung sempat adanya foto wali kota dan wakilnya, dalam menu makanan tambahan tersebut.
"Ini memalukan, masa nasi dan kuahnya doang. Sebenarnya itu pelecehan pada warga. Itu (program) kan pakai uang rakyat, yang harus kembali pada rakyat. Harusnya serius gitu loh," tukasnya.
Menurutnya, Dinkes terkesan hanya menggugurkan kewajiban, karena yang penting anggaran terserap. "Gimana nasi sama kuah bisa mengentaskan stunting? Ada-ada aja," katanya.
Terkait hal itu, Skertaris DPC PDIP Kota Depok tersebut akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan atas persoalan ini.
"Kita akan panggil pihak puskesmas, Dinkes dan pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Kita hadirkan mereka secara terbuka, biar publik tahu, jangan ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya.
Kontributor: Rubiakto
