SuaraBogor.id - Masyarakat Kota Depok, Jawa Barat saat ini dimanjakan oleh pemerintah pusat dengan hadirnya Biskita Trans Depok.
Pemkot Depok dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) saat ini menyiapkan 44 halte untuk penumpang menunggu Biskita Trans Depok.
Lokasinya sendiri mulai dari Terminal Depok Jalan Margonda hingga Stasiun LRT Harjamukti.
"Kita sediakan 44 halte mulai dari Terminal Depok Jalan Margonda sampai ke Stasiun LRT Harjamukti," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, dikutip Sabtu (6/7/2024).
Baca Juga:Hujan Es Terjang Depok di Musim Kemarau, BMKG Ungkap Penyebabnya
Idris mengatakan Biskita Trans Depok saat ini tahapan sosialisasi ke masyarakat selama enam bulan. Di mana masa ini coba sudah dilakukan.
"Uji coba sudah dilakukan. Sekarang ini kita sosialisasi ke masyarakat nanti kita luncurkan kalau sudah siap fasilitas halte sampai dengan soal kartu," kata Idris.
Idris mengatakan selama masa sosialisasi enam bulan ke masyarakat transportasi Biskita Trans Depok ini untuk tarif dikenakan nol rupiah karena untuk naik bis ini harus mengunakan card seperti e - money.
"Masa sosialisasi enam bulan, untuk tarif nol rupiah," kata Idris.
Idris menilai keberadaan Biskita Trans Depok mampu mengurangi kemacetan di Kota Depok.
Baca Juga:Polisi Gagalkan Penyelundupan Ganja Bermodus Suku Cadang, Mahasiswa Ikut Terlibat?
Melihat kondisi jumlah penduduk di Kota Depok, khususnya di wilayah Jabodetabek terus bertambah sehingga memerlukan transportasi seperti Biskita Trans Depok.
"Salah satunya memecahkan kemacetan di Kota Depok. Memecahkan kemacetan ini tidak hanya melebarkan jalan," katanya.
"Tapi dengan adanya transportasi ini bisa membuat kesadaran warga mengalihkan untuk menggunakan transportasi publik ini ," kata Idris.
Idris mengatakan keberadaan Biskita Trans Depok merupakan kolaborasi Pemerintah Kota Depok dengan Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Pusat untuk kepentingan masyarakat luas sehingga kemacetan di wilayah Jabodetabek bisa teratasi.
"Insya Allah bisa mengurangi mobilitas kendaraan bermotor di jalan. Ini adalah kolaborasi pemerintah kota, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Pusat pusat. Untuk kepentingan masyarakat," ungkap Idris. [Antara].
