DPR Dukung Penuh Instruksi Prabowo: Bersihkan BUMN dari Korupsi dan Pemalas

Asep juga menegaskan bahwa evaluasi tersebut harus diikuti dengan restrukturisasi atau penciutan jumlah BUMN yang ada, sehingga efisiensinya terjadi dan jajaran direksi, komis

Andi Ahmad S
Rabu, 30 April 2025 | 14:48 WIB
DPR Dukung Penuh Instruksi Prabowo: Bersihkan BUMN dari Korupsi dan Pemalas
Anggota Legislatif (Caleg) DPR-RI Asep Wahyuwijaya [Suara.com]

SuaraBogor.id - Dukung penuh instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya meminta kepada Danantara untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi BUMN.

Hal itu diungkapkan Kang Asep sapaan akrabnya di Cibinong, dia menyebutkan, evaluasi tersebut sangat penting untuk melakukan transformasi di tubuh BUMN, sehingga BUMN dapat menjadi instrumen badan usaha milik negara yang strategis dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Instruksi Presiden kepada Danantara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMN sangat masuk akal. Liga korupsi yang diinisiasi oleh BUMN harus dihentikan, dan efisiensi di tubuh seluruh BUMN harus semakin dimaksimalkan," ujar wakil rakyat dari Kabupaten Bogor tersebut.

Asep Wahyuwijaya juga menegaskan bahwa evaluasi tersebut harus diikuti dengan restrukturisasi atau penciutan jumlah BUMN yang ada, sehingga efisiensinya terjadi dan jajaran direksi, komisaris, dan seluruh pegawai BUMN yang tersisa dapat bekerja secara lebih efektif, lebih efisien, dan lebih gesit.

Baca Juga:Antisipasi Korupsi, Pemkab Bogor Gandeng Kejari dalam MoU Pencegahan Hukum

"Saya mendukung instruksi Presiden Prabowo kepada Danantara ini, karena transformasi di tubuh BUMN memang harus menjadi keniscayaan," kata Asep.

Arahan Presiden Prabowo Subianto agar pihak manajemen BUMN mengevaluasi kembali kinerja direksi disampaikan usai acara Town Hall Meeting Danantara-BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (28/4).

"Kalau tidak berprestasi, kalau malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang tidak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," kata Presiden Prabowo.

Presiden menambahkan, pemilihan direksi ke depan harus dilakukan secara objektif tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa yang terpenting adalah kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja untuk kemajuan Indonesia.

Baca Juga:Simbol Kepemimpinan Kembali ke Asal, Bupati Rudy Dapat Wejangan dari Sumedang Larang

"Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk Indonesia," katanya. [Antara].

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini