Lahan produktif beralih fungsi menjadi perkebunan skala besar, tambang, dan proyek food estate. Di saat yang sama, perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem, pergeseran musim tanam, banjir, dan kekeringan yang mengancam ketahanan pangan komunitas lokal.
Ketimpangan agraria pun makin mencolok. Dari total 30,1 juta hektare wilayah adat yang terdaftar, baru 265.250 hektare yang diakui secara legal (data BRWA, 2024).
Ironisnya, sekitar 8,16 juta hektare wilayah adat tumpang tindih dengan izin konsesi tambang dan perkebunan, serta lebih dari 11 juta hektare menjadi lokasi konflik agraria.
Dalam konflik-konflik ini, masyarakat adat kerap tersingkir dari tanah mereka sendiri.
Baca Juga:11 PSK MiChat di Bogor Ditangkap, 535 Botol Miras Diamankan
“Ekosistem pangan lokal terdesak oleh ekspansi sawit, tambang, dan proyek infrastruktur yang abai terhadap keberlanjutan. Ini bukan hanya kehilangan pangan, tetapi kehilangan kehidupan bagi komunitas adat,” tegasnya.
Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Burhanudin menekankan pentingnya perubahan kebijakan yang selama ini bersifat sektoral dan eksploitatif.
Ia menyerukan integrasi kebijakan berbasis bentang alam dan pengakuan penuh terhadap hak masyarakat adat sebagai garda terdepan konservasi pangan.
Salah satu langkah strategis yang mendesak, katanya, adalah pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap komunitas adat dan wilayah kelolanya.
Baca Juga:DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Satu Visi Berantas Minuman Beralkohol Ilegal
Selain itu, Burhanudin menggarisbawahi empat langkah konkret untuk memperkuat keberlanjutan pangan Nusantara:
