- Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor mengalokasikan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan darurat hingga September 2026.
- BPBD Kota Bogor menghadapi tantangan penanganan bencana akibat keterbatasan personel yang kurang dari 40 orang.
- WALHI Jawa Barat meminta pemerintah memprioritaskan anggaran mitigasi bencana berdasarkan peta risiko dan tingkat kerentanan.
Anggaran untuk pencegahan justru tersebar di sejumlah perangkat daerah sesuai kewenangannya. Kondisi tersebut membuat total anggaran mitigasi dan kesesuaiannya dengan tingkat risiko bencana tidak langsung terlihat dari data BTT semata.
Puluhan Laporan, Personel TRC Tak Sampai 40 Orang
Di lapangan, tantangan lain muncul ketika sejumlah bencana terjadi secara bersamaan.
Dimas mengungkapkan, pada periode cuaca ekstrem awal tahun, BPBD Kota Bogor pernah menerima 30 hingga 40 laporan kejadian hanya dalam sehari.
Baca Juga:Gandeng Pakar hingga Akademisi, WALHI Jabar Harap EIGER Nature Jadi Pilot Project
Banyaknya laporan membuat proses asesmen harus dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan kejadian yang mengancam jiwa dan keselamatan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena kekuatan Tim Reaksi Cepat (TRC) internal BPBD Kota Bogor belum mencapai 40 personel.
“Sekarang kekuatan kami itu kalau untuk kekuatan TRC, tim reaksi cepat internalnya BPBD Kota Bogor itu tidak sampai di 40 orang,” terang Dimas.
Dimas berharap penambahan sumber daya manusia dapat dilakukan ke depan. Menurutnya, kebutuhan ideal dengan konsep beberapa peleton diperlukan agar respons darurat dapat dilakukan lebih cepat.
Selama ini, keterbatasan tersebut diatasi melalui pola kolaborasi dengan perangkat daerah, aparatur wilayah dan elemen relawan masyarakat.
Baca Juga:Dedie Rachim: Leuweung Batutulis Tak Bisa Sepenuhnya Jadi Hutan Kota
Menurut Dimas, pola tersebut membantu BPBD menangani kejadian ketika laporan datang dalam jumlah besar secara bersamaan.
Menariknya, Dimas mengatakan BPBD Kota Bogor sejauh ini belum pernah mengajukan penggunaan BTT secara khusus untuk pelayanan yang dilakukan lembaganya.
Dana BTT dapat diakses apabila terdapat dampak bencana atau kebutuhan mendesak melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah daerah.
Kabupaten Bogor Siapkan BTT Rp88,1 Miliar
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan BTT jauh lebih besar, yakni Rp88,1 miliar.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasinya mencapai Rp35,9 miliar atau sekitar 41 persen.
