Pangkas Birokrasi, 50 Kementerian dan Lembaga Sepakati Integrasi Data Korporasi Nasional

Komitmen tersebut ditandatangani dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026

Andi Ahmad S
Senin, 16 November 2026 | 18:31 WIB
Pangkas Birokrasi, 50 Kementerian dan Lembaga Sepakati Integrasi Data Korporasi Nasional
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra [Ist]
Baca 10 detik
  • Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani integrasi data korporasi di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
  • Integrasi data ini bertujuan memangkas birokrasi, memperkuat iklim investasi, serta mencegah tindak pidana korupsi secara nasional.
  • Sistem Ditjen AHU mencatat puluhan juta transaksi pemanggilan data untuk mendukung berbagai layanan publik strategis pemerintah.

Rinciannya, sebanyak 7.806.839 transaksi pada 2023, kemudian 5.323.945 transaksi pada 2024. Angka tersebut meningkat menjadi 17.216.166 transaksi pada 2025 dan mencapai 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.

Data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan strategis pemerintah, di antaranya administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK.

Seiring meningkatnya kebutuhan tersebut, Ditjen AHU kini mengembangkan tata kelola integrasi data berbasis API Management.

Sistem ini dirancang untuk membuat pertukaran data antarlembaga lebih terstandar, aman, dan mudah dipantau. Pengembangannya mencakup standardisasi teknis layanan API, pengendalian hak akses, penguatan keamanan, hingga pemantauan transaksi secara real-time.

Baca Juga:BRI Perluas Akses Magang Nasional Hingga 17 Regional Office

"Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia," kata Widodo.

Forum nasional tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan BUMN untuk membahas masa depan tata kelola data korporasi di Indonesia.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan perspektif mengenai kedaulatan data nasional dan penguatan tata kelola data untuk kepentingan publik.

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rocky Gerung, memberikan pandangan mengenai pentingnya integrasi data korporasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Akademisi Fakultas Ekologi Manusia IPB, Prof. Sofyan Sjaf, turut membahas penguatan tata kelola data nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia.

Baca Juga:Lapas Cibinong Diduga Terlibat Korupsi, Menko Yusril Persilakan KPK hingga Polri Turun Tangan

Forum tersebut juga menghadirkan praktik baik dari Direktorat Jenderal Pajak, KPK melalui Stranas PK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, LKPP, PPATK, serta PT Pertamina (Persero).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini