- Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani integrasi data korporasi di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
- Integrasi data ini bertujuan memangkas birokrasi, memperkuat iklim investasi, serta mencegah tindak pidana korupsi secara nasional.
- Sistem Ditjen AHU mencatat puluhan juta transaksi pemanggilan data untuk mendukung berbagai layanan publik strategis pemerintah.
Rinciannya, sebanyak 7.806.839 transaksi pada 2023, kemudian 5.323.945 transaksi pada 2024. Angka tersebut meningkat menjadi 17.216.166 transaksi pada 2025 dan mencapai 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.
Data tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan strategis pemerintah, di antaranya administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, serta pencegahan korupsi oleh KPK.
Seiring meningkatnya kebutuhan tersebut, Ditjen AHU kini mengembangkan tata kelola integrasi data berbasis API Management.
Sistem ini dirancang untuk membuat pertukaran data antarlembaga lebih terstandar, aman, dan mudah dipantau. Pengembangannya mencakup standardisasi teknis layanan API, pengendalian hak akses, penguatan keamanan, hingga pemantauan transaksi secara real-time.
Baca Juga:BRI Perluas Akses Magang Nasional Hingga 17 Regional Office
"Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia," kata Widodo.
Forum nasional tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan BUMN untuk membahas masa depan tata kelola data korporasi di Indonesia.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan perspektif mengenai kedaulatan data nasional dan penguatan tata kelola data untuk kepentingan publik.
Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rocky Gerung, memberikan pandangan mengenai pentingnya integrasi data korporasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Akademisi Fakultas Ekologi Manusia IPB, Prof. Sofyan Sjaf, turut membahas penguatan tata kelola data nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia.
Baca Juga:Lapas Cibinong Diduga Terlibat Korupsi, Menko Yusril Persilakan KPK hingga Polri Turun Tangan
Forum tersebut juga menghadirkan praktik baik dari Direktorat Jenderal Pajak, KPK melalui Stranas PK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, LKPP, PPATK, serta PT Pertamina (Persero).