SuaraBogor.id - Warga umum harus antre di belakang 40,2 juta orang untuk bisa disuntik vaksin COVID-19. Sebab 40,2 juta orang itu akan disuntik duluan.
Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 40,2 juta orang itu merupakan kelompok prioritas.
Tiga kelompok tersebut yakni tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, dan warga lanjut usia. Kelompok pertama yang akan divaksinasi adalah tenaga kesehatan.
"Jadi tahap pertama dilakukan adalah vaksinasi ke tenaga atau petugas kesehatan, health workers. Di Indonesia ada 1,3 juta orang di 34 provinsi," ujar Budi dalam jumpa pers, Selasa (29/12/2020).
Baca Juga: Ini Strategi Menkes Budi Jika Vaksin yang Dibeli Gagal Lolos Uji Klinis
Tahapan kedua, vaksinasi diberikan kepada petugas pelayanan publik yang berjumlah 17,4 juta orang.
Tahap ketiga kepada masyarakat lanjut usia di atas 60 tahun. Adapun jumlahnya yakni 21,5 juta orang.
"Kemudian tahap selanjutnya, masyarakat lansia, di atas 60 tahun yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang. Kemudian setelah masyarakat yang akan divaksinasi," ucap dia.
Pemberian prioritas vaksin kata Budi setelah Kementerian Kesehatan berkonsultasi dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)
"Ini adalah badan independen yang memberikan advice ke Menteri Kesehatan terkait vaksinasi. Badan independen ini ada di setiap level. Contohnya di WHO ada juga badan independen untuk imuniasi yang namanya SAGE. Kita berdiskusi dengan mereka tahapannya (pemberian vaksin)."
Baca Juga: Pemilik Filler Bibir Harus Waspada, Vaksin Covid-19 Bisa Bikin Bengkak
Untuk perbandingan, Budi menjelaskan setiap negara memiliki tahapan imunisasi yang berbeda-beda.
Namun, hampir seragam di semua negara, pasti tahapan pertamanya yakni vaksinasi diberikan kepada tenaga kesehatan.
"Mengapa? ini adalah garda terdepan, orang-orang yang paling penting di masa pandemi krisis covid-19. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali konsisten yang dilakukan di Inggris, Amerika, semua negara bahwa tenaga kesehatan merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksin," tutur Budi.
Kemudian di beberapa negara, tahapan kedua berbeda-beda.
"Ada yang melakukan berdasarkan umur. Di kita public workers dulu. Mengapa? Karena memang kita membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa vaksin yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun," kata dia.
Tak hanya itu, Budi menyebut hasil uji klinis tahap III yang dilakukan di Bandung untuk vaksin Sinovac itu dilakukan untuk rentang usia 18-59 tahun.
Karena itu, hasil diskusi Kementerian Kesehatan dengan Itagi, secara saintifik memang disarankan menggunakan vaksin Sinovac sesuai uji klinis III di Bandung.
"Sebagai informasi vaksin Sinovac di luar Bandung, uji klinis yang dilakukan di Turki, Brasil, itu juga diberikan ke orang - orang dengan grup usia di atas 60 tahun. Kami sudah berbicara dengan BPOM untuk mengkoordinasikan hal ini, sehingga nanti BPOM akan melengkapi datanya, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai rentang usia yang bisa diberikan vaksin," katanya.
Berita Terkait
-
Mendorong Bali Menjadi Destinasi Utama Medical Tourism dengan Layanan Kesehatan Premium
-
Seorang Dokter di Inggris Coba Bunuh Pasangan Ibunya dengan Vaksin COVID-19 Palsu!
-
Pesta Seks Selama Pandemi dan Kebohongan Vaksin Covid-19, Dokter di New York Terancam Penjara!
-
Kemenkes Bantah Adanya Detoksifikasi Vaksin Covid-19, Definisinya Beda Jauh
-
Pakar Minta Ada Kajian Lebih Dalam Terkait Efek Vaksin Covid-19 AstraZeneca
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Pemkab Bogor Akselerasi Penanganan Stunting dengan Data Digital
-
SIPD Bermasalah, Pemkab Bogor Minta Bantuan Pusat untuk Lancarkan Proyek Strategis
-
Perumda Air Pemkab Bogor Beri Diskon Spesial, Pelanggan Non-Aktif Bisa Kembali Nikmati Air Bersih Murah
-
Dapat Tiga Keluhan Utama di Dapil 5, Rudy Susmanto Janji Realisasikan Jika Terpilih Jadi Bupati Bogor
-
Soal TPS di Titik Rawan Bencana, Ini Kata KPU Kota Bogor