Bima Arya Siap Beberkan Kasus Habib Rizieq di RS Ummi Bogor

SuaraBogor.id - Wali Kota Bogor Bima Arya siap menghadiri sidang lanjutan Habib Rizieq Shihab, terkait kasus swab di RS Ummi Bogor, Jawa Barat.

Tak hanya itu saja, Bima Arya juga mengatakan, dirinya akan beberkan sesuai dengan fakta yang terjadi, saat itu Habib Rizieq Shihab dirawat di RS Ummi Bogor.

""Insya Allah pagi ini saya siap hadir (dalam sidang Rizieq kasus swab test RS UMMI Bogor)," kata Bima, dilansir dari Suara.com, Rabu (14/4/2021).

Bima mengatakan, dirinya sudah mendapatkan surat panggilan sebagai saksi dalam persidangan Habib Rizieq hari ini. Termasuk juga permintaan dari jaksa penuntut umum atau JPU.

Baca Juga: Bima Arya jadi Saksi Rizieq, Polisi Jaga Ketat Pintu Masuk PN Jaktim

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyampaikan, dirinya bakal memberikan keterangan dalam persidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Bima juga bakal hadirkan data dan fakta.

"Saya akan sampaikan semua sesuai dengan BAP saya. Fakta dan data," katanya.

Pantauan Suara.com, sejumlah kendaraan taktis milik Korps Brimob bersiaga di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tak hanya itu, beberapa mobil water canon juga tampak terparkir di lokasi.

Tak hanya itu, polisi juga memasang kawat berduri di sepanjang pagar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara itu, terpantau belum ada simpatisan Habib Rizieq yang hadir di lokasi.

Kepolisian bersama TNI juga terlihat berjaga di gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Para pengunjung yang mempunyai kepentingan tampak sedang antre untuk masuk ke dalam pengadilan.

Baca Juga: Selain Bima Arya, Ini Deretan Saksi di Sidang Habib Rizieq Hari Ini

Dalam kasus swab test RS UMMI, Habib Rizieq Shihab didakwa dianggap telah menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar Covid-19 saat berada di RS UMMI Bogor.

Habib Rizieq dalam perkara tersebut didakwa dengan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.