Isu Nadiem Makarim Akan Diganti, DPR: Banyak Terobosan Merdeka Belajar

SuaraBogor.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjadi perbincangan hangat. Sebab, dia diprediksi akan digantikan pada reshuffle yang sedang dirancang Presiden Joko Widodo.

Banyak yang mengatakan, bahwa Nadiem Makarim layak untuk digantikan. Sebab tidak menunjukkan performa selama memimpin kementerian.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira justru mengatakan sebaliknya. Dia malah menginginkan Nadiem dipertahankan. Karena telah menunjukkan kinerja yang bagus.

"Bahkan dengan Nadiem sedang mempersiapkan terobosan-terobosan dalam dunia pendidikan dengan merdeka belajar, kampus merdeka dan peningkatan status guru-guru honorer. Saya tidak melihat urgensi dan relevansi untuk me-reshuffle Nadiem," kata Andreas kepada wartawan, dilansir dari Suara.com, Kamis (15/4/2021).

Baca Juga: Maafkan Perekam Video Viral, Ketua Banggar DPR Ogah Bawa ke Jalur Hukum

Sementara itu, ihwal peleburan riset dan teknologi ke dalam Kemendikbud, Andreas menyarankan agar kementerian kemudian menbentuk dirjen tambahan. Dirjen baru yang nantinya fokus mengurus ristek dan pendidikan.

"Mungkin bisa dibentuk satu dirjen yang khusus mengurus riset pendidikan. Sehingga sebenarnya reshuffle ini tidak ada kaitan dengan kinerja menteri apalagi mendikbud. Justru mendikbud akan diberi tanggung jawab tambahan, yaitu mengoordinasi riset pendidikan," ujar Andreas.

Disebut Cocok Gantikan Nadiem

Dileburkannya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat spekulasi baru terkait pergantian menteri yang akan memimpin institusi Kemendikbud/ristek.

Bahkan terang-terangan, Tenaga Ahli Utama Ali Mochtar Ngabalin membocorkan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik Mendikbud/Ristek.

Baca Juga: Pengamat Bongkar Menteri Layak Direshuffle, Tapi Erick Thohir Masih Kebal

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta Ujang Komarudin menilai, Jokowi semestinya mengembalikan pos Kemendikbud kepada Muhammadiyah.