SuaraBogor.id - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.
Pemanggilan Disdik Kota Bogor oleh wakil rakyat tersebut merupakan langkah apa yang akan dilakukan, jelang dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM).
Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD Kota Bogor, ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan meminta agar pihak Disdik Kota Bogor memperhatikan protokol kesehatan di setiap sekolah.
Terlebih menurut Mohan, Disdik berencana menggelar uji coba di 37 SMP yang terdiri dari 20 SMP Negeri dan 17 SMP Swasta, serta 36 SD yang terbagi menjadi enam di masing-masing kecamatan.
"Kami ingin mendapatkan informasi terlebih dahulu seperti apa mekanisme penerapan protokol kesehatannya. Kalau ada satu kasus positif di sekolah, otomatis akan ditutup sekolahnya selama uji coba berlangsung," katanya dilansir dari Ayobogor.com -jaringan Suara.com, Kamis (20/5/2021).
Lebih lanjut, Mohan membeberkan bahwa pihak Disdik Kota Bogor sudah menyurati Satgas Covid-19 Kota Bogor terkait meminta restu untuk dilaksanakannya uji coba PTM.
Namun, ia menekankan bahwa orang tua tidak perlu takut atau merasa terbebani jika tidak memberikan izin anaknya untuk mengikuti PTM. Karena orang tua masih memiliki hak untuk tidak mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti PTM.
"Yang paling penting siswa itu sebenarnya tidak diwajibkan dan orang tua murid boleh tidak mengizinkan tidak mengikuti PTM dengan membuat surat pernyataan," jelas Mohan.
Dalam uji coba PTM mendatang, Mohan menjelaskan sistemnya akan menggunakan cara bergantian. Dimana dari dua pekan jadwal uji coba PTM akan dibagi menjadi 50 persen dari jumlah siswa dalam 1 kelas yang mengikuti di setiap pekannya.
Baca Juga: Ibnu Hajar Tanjung Janji Seret Anaknya yang Perkosa ABG di Bekasi ke Polisi
Hal itu dikarenakan agar pihak Disdik dan DPRD Kota Bogor bisa lebih fokus dalam melakukan pengawasan.
"Kita sudah berkomunikasi dengan kadis bahwa saat ada jadwal pasti kita akan membantu disdik melakukan evaluasi," tegasnya.
Selain melakukan pembahasan terkait PTM, komisi IV DPRD Kota Bogor dan Disdik Kota Bogor turut membahas penerimaan siswa didik baru (PPDB) yang rencananya akan dilakukan pada Juni mendatang.
Mohan mengungkapkan, proses PPDB masih sama seperti tahun sebelumnya, dimana masih ada jalur bagi anak-anak tenaga kesehatan (nakes) agar bisa masuk ke sekolah pilihannya.
"PPDB sudah di share tadi, kurang lebih sama dengan mekanisme pola sebelumnya, cuma kita masih minra informasi dari disdik," tutupnya.
Berita Terkait
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Sebut Politik Dinamis, Dede Yusuf Ungkap Alasan Demokrat 'Lirik' Pilkada Lewat DPRD
-
Gen Z Paling Vokal! 84 Persen Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
-
Sebut Sudah Ada Lobi Agar Dukung Pilkada via DPRD, Polikus PDIP: Sikap Kita Tak Akan Berubah!
-
Dasco Minta Elite Stop Gaduh Pilkada Lewat DPRD, Fokus Dulu Tangani Bencana Sumatera
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
- 5 Pilihan Sepatu Skechers Tanpa Tali untuk Jalan Jauh, Harga Mulai Rp500 Ribu
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Bukan Cuma Jinakkan Api, Damkar Bogor Jadi Pahlawan Penyelamatan Ribuan Kali di 2025
-
Sambut Tahun Baru Bernuansa Neon Jungle, Ibis Styles Bogor Pajajaran Diserbu Tamu
-
'Sakti Banget', 3 Fakta Menarik Kenapa Tambang Emas Ilegal Cigudeg Susah Diberantas Kata Polisi
-
Benarkah Isi Bensin Siang Hari Lebih Rugi? Dosen IPB Bongkar Faktanya Secara Ilmiah
-
Rencana GOR Dibatalkan, Lahan di Samping STIN Dialihkan untuk Hunian Pasukan Pengamanan Presiden