Kasus Covid-19 Balita dan Remaja Tinggi, DPRD Depok Ingin Tunda Pembelajaran Tatap Muka

SuaraBogor.id - DPRD Kota Depok berniat menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tahun ajaran 2021-2022 mendatang. Hal itu disebabkan karena kasus Covid-19 di Depok tinggi.

Tak hanya itu, terdapat juga temuan banyak balita di Depok Covid-19, pun juga anak dan remaja usia sekolah.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana menyebutkan, dalam satu hari saja, tercatat ada 31 kasus Covid-19 pada balita 0-5 tahun.

"Sedangkan pada anak dan remaja usia 6-19 tahun sebanyak 115 kasus positif Covid-19," katanya, Selasa (22/6/2021).

Baca Juga: TOK! Juwan dan Ace Pembunuh Keji di Depok Dituntut Hukuman Mati

Menurut Dadang, tingkat kematian balita anak dan remaja cukup rendah. Sejauh ini, kata Dia, terjadi 3 kasus meninggal pada balita dan 5 kasus meninggal pada anak dan remaja karena Covid-19.

Dari hasil identifikasi Satgas Covid-19 Kota Depok, penularan pada balita terjadi dari kerumunan. Sedangkan penularan pada anak dan remaja terjadi di tempat kerja, tongkrongan seperti cafe, mall, resto, rumah makan dan sejenisnya

"Oleh sebab itu, pengetatan PPKM membatasi jam operasional mall dan sejenisnya serta melarang dine-in di cafe, resto dan sejenisnya untuk menekan penularan Covid-19 pada remaja dan usia produktif," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Habib Syarif Gasim Husin Al Attas menyebutkan, kondisi inilah yang mendasari rencana penundaan Pembelajaran Tatap Muka di semester baru mendatang.

“Ada rencana untuk PTM di bulan Juli 2021 ya. Tapi keadaan sedang tidak memungkinkan untuk itu,” papar Habib kepada SuaraBogor.id.

Baca Juga: Usut Dugaan Korupsi Damkar Depok, Kejari Kembali Panggil Kadis Gandara Budiana

Dia menyadari, penundaan PTM akan menuai pro dan kontra dari masyarakat. Namun saat ini, kata Habib, hal utama yang harus diprioritaskan adalah keselamatan warga Kota Depok.

“Kami mengerti kalau anak-anak kita sudah rindu bersekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Tapi kalau dipaksakan, resiko yang akan kita pertaruhkan adalah keselamatan putra dan putri kita,” imbuhnya.

Habib mengaku belum tau sampai kapan penundaan ini akan berlangsung. Yang pasti, sambungnya, semester baru yang dimulai Juli nanti masih menggunakan sistem pembelajaran daring.

“Kemungkinan besar akan ditunda. Tapi sampai kapan penundaannya, masih harus kami bahas di komisi dan leading sector lainnya. Termasuk Dinas Pendidikan,” terangnya.

Menurut Habib, vaksinasi anak menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi pihaknya dalam pembahasan terkait PTM. Meski pemerintah sudah menggenjot vaksinasi untuk guru, belum ada vaksin untuk anak-anak usia PAUD, TK atau SD.

“Seandainya ada guru yang terkonfirmasi positif Covid-19, anak-anak yang rentan akan positif juga. Inilah salah satu pertimbangan kita untuk menahan, agar jangan sampai mereka tertular dan menularkan,” tuturnya.