SuaraBogor.id - Lurah Pancoran Mas Jadi Tersangka Kasus Kerumunan Hajatan. Suganda resmi menyandang status tersangka dan diancam hukuman 6 bulan penjara.
Status lurah di Depok tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Depok ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.
Kepala Kejari Depok Sri Kuncoro menyebutkan, status tersangka diberikan kepada Suganda terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada hajatan pernikahan putrinya yang berlangsung pada Sabtu (3/7/2021).
"Tersangka S menggelar acara resepsi pernikahan anaknya di masa pemberlakuan PPKM Darurat, sampai terjadinya aski joget-joget sebagaimana yang viral beberapa waktu lalu," paparnya kepada wartawan, Selasa (6/7/2021).
Menindaklanjuti SPDP ini, Sri menunjuk lima jaksa untuk mengikuti perkembangan kasus dan berkoordinasi dengan penyidik dari Polres Depok.
Kelima jaksa ini adalah Arief Syarifanto, Ivan Rinaldi, Ardhi Haryo Putranto, Athar Bungo Ramadan dan Hengki Charles Pangaribuan.
"Sebagai bentuk keseriusan kami menangani perkara yang menarik perhatian publik ini, kami telah menunjuk 3 pejabat struktural eselon IV, safu pejabat struktural eselon V dan jaksa senior," ungkap Sri.
Saat ini, lanjutnya, tim penyidik dari Polres Depok sedang menyusun Berita Acara Penyelidikan (BAP).
Setelah berkas perkara ini diserahkan ke Kejari, pihaknya akan segera mempelajari dan meneliti terkait kelengkapan formi dan materil berkas perkara Lurah Pancoran Mas ini.
Baca Juga: Lurah Pancoran Mas Depok Jadi Tersangka Kasus Kerumunan Hajatan!
"Kalau memang berkas itu lengkap, akan segera kami lanjutkan ke tahap 2 dan segera kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Depok," paparnya.
Rencanaya, Kejari Depok akan menggunakan acara pemeriksaan singkat untuk perkara ini, sebagaimana pasal 203 KUHAP.
"Kami ajukan singkat karena kami menganggap pembuktian dan penerapan hukumnya sifatnya mudah dan sederhana," imbuh Sri.
Sri menjelaskan, tuduhan yang diarahkan pada Suganda terkait dengan pelanggaran atas pasal 14 undang-undang tahun 1984 tentang penyakit menular.
Menurut ayat satu pasal ini, barangsiapa dengan sengaja menghalangi penanggulagan wabah sebagaimana diatur dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setiggi-tingginya satu juta rupiah.
Sementara menurut ayat 2 nya, barangsiapa dengan kealpaanya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulanganan wabah akan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tinginya 500 ribu rupiah.
Berita Terkait
-
Rakorda PSI Kota Depok Dihadiri Kaesang, Targetkan 6 Kursi DPRD
-
Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Dedi Congor Dicegah ke Luar Negeri!
-
Kesal Tak Dijemput, Nenek di Depok Tega Bakar Cucu Hingga Luka 80 Persen
-
Coba Hilangkan Bukti, Pembacok Bobotoh Persib di Bogor Buang Celurit ke Selokan
-
Ditangkap di Karadenan Bogor! Pembacok Bobotoh Terancam 15 Tahun Penjara
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Sudah Tunjukkan ID Card Tapi Tetap Diamankan, Jurnalis di Bogor Sempat Diminta Hapus Video
-
Bupati Bogor Sulap Horison Sayaga Jadi Destinasi Rekreasi
-
BRI Raih Empat Penghargaan di Top 20 Financial Institutions Award 2026
-
Temani Istri Beli Makan, Pria di Bogor Malah Bacok Bobotoh hingga Tewas
-
Pesan Menohok Bupati Bogor ke Pengelola Dapur MBG: Presiden yang Disalahkan jika Ada Kesalahan