SuaraBogor.id - Kapolres Metro Depok, Kombes Imran Edwin Siregar membantah pengakuan Lurah Pancoran Mas, Suganda, yang mengaku bahwa hajatan yang dilakukannya itu terbukti melanggar prokes.
Menurut Imran, Suganda tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes) pada hajatan pernikahan putrinya yang berlangsung pada Sabtu (3/7/2021) di Depok.
Sebaliknya, Suganda terbukti melanggar aturan pelaksanaan resepsi pernikahan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.
"Di media, yang bersangkutan (Suganda) mengaku taat prokes. Pengakuan ini tidak benar," ungkap Imran kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).
Berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 443/267/Kpts/Huk/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19, acara pernikahan hanya boleh dihadiri paling banyak 30 orang.
Penyelenggara pernikahan pun tidak diperbolehkan menyediakan hidangan untuk makan ditempat atau secara prasmanan. Makanan harus disediakan dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.
Namun, Imran menyebutkan, pihaknya mendapati bahwa Suganda menggelar prasmanan. Dia juga terbukti menerima tamu lebih dari 30 orang.
"Dia mengundang 1500 orang, tapi yang datang 300 orang dan itu kita bubarkan," kata Imran.
Imran mengaku, pihak kepolisian sempat membubarkan hajatan di siang harinya. Namun Suganda justru melanjutkan acara sampai sore.
Baca Juga: Datangi Stasiun KRL, Anies Cari Info dari Pekerja Non-esensial yang Masih Masuk Kantor
"Ternyata sore dilanjut lagi. Jadi kami segel sekitar setengah 6 sore," imbuhnya.
Imran menegaskan, aturan tentang PPKM Darurat sudah jelas karena sudah disosialisasikan sebelum diberlakukan. Sehingga tidak mungkin yang bersangkutan tidak mengetahui aturan tersebut.
Terlebih, kata Dia, yang bersangkutan merupakan seorang pejabat pemerintah yang seyogianya paham aturan.
"Menurut keterangan yang bersangkutan, alasan tetap mengggelar resepsi karena undangan sudah terlanjur disebar. Alasan klasik saja," papar Imran.
Saat ini, Suganda telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pelanggaran protokol kesehatan.
Dia disangkakan pasal 14 UU 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman 1 tahun penjara.
Berita Terkait
-
Saepul Bongkar Kronologi Mutilasi di Depok, Alasan Buang Potongan Jasad Terungkap
-
Saepul Rencanakan Mutilasi Depok Demi Gasak Motor Korban
-
Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Mutilasi Depok, Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Sosok Kunaefi Korban Mutilasi Depok: Dikenal Pendiam dan Rajin Beribadah di Musala
Terpopuler
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
- 7 Lukisan Pembawa Hoki Menurut Feng Shui untuk Dipajang di Ruang Tamu
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 12 Sepeda Gunung United Detroit Lengkap dengan Harga dan Spesifikasinya
- 5 Rekomendasi Rice Cooker Digital, Nasi Tetap Pulen hingga 48 Jam
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Detik-detik Kebakaran Mobil Merambat ke Tempat Pengisian BBM di Bogor
-
BRI Peduli Perkuat Posyandu, Dorong Pencegahan Stunting dan Kesehatan Anak
-
Tangis Haru Karsa, Rumah Reotnya di Klapanunggal Kini Kokoh Direnovasi Indocement
-
25 Siswa dan Guru SDN Ciherang 01 Dramaga dilarikan ke Puskesmas
-
Jaga Warisan Perjuangan, Bupati Bogor Lakukan Revitalisasi Total Cagar Budaya SDN Cileungsi 02