SuaraBogor.id - Pemerintah Kota Bogor belum bisa menerapkan kebijakan kartu vaksin Covid-19 untuk menjadi syarat aktivitas bagi masyarakat.
Hal itu disebabkan, proses vaksinasi Covid-19 di Bogor belum mencapai 50 persen, atau kurang dari target yang seharusnya.
"Di Bogor belum bisa seperti itu, karena capaian vaksinasi kita masih belum 50%. Kalau sudah diatas 50% mungkin kebijakan tersebut bisa diterapkan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, menyadur dari Ayobandung.com -jaringan Suara.com.
Jika kartu vaksinasi atau sertifikat vaksin hendak diterapkan sebagai salah satu syarat bagi masyarakat bebas beraktivitas, tentunya vaksinasi Covid-19 harus dipercepat.
Saat ini, vaksinasi Kota Bogor baru mencapai 37,49% untuk dosis pertama dan 18,31% untuk dosis ke-dua dari 819.444 sasaran vaksinasi.
"Vaksinasi Covid-19 bisa cepat kami lakukan, kalau ketersediaan vaksin dari pemerintah pusat ke daerah lancar. Kalau stok vaksinnya lancar kemungkinan akhir Agustus ini vaksinasi Covid-19 Kota Bogor bisa mendekati 50%," ungkapnya.
Bima Arya menyebutkan, DKI Jakarta dapat memberlakukan kartu vaksin agar masyarakat bisa mengakses tempat publik, karena memang capaian vaksinasi sudah tinggi. Berbeda dengan di Bogor dan daerah lain di Indonesia.
Terpisah, hal senada juga diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin. Pemkab Bogor juga belum menerapkan kartu vaksin untuk menjadi syarat agar masyarakat bisa beraktivitas. Seperti belanja, dan melakukan kegiatan lainnya.
"Belum bisa untuk kearah sana. Kerena tadi capaian vaksinasi kita ini masih rendah. Makannya kami terus fokus melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 ini agar capaian vaksinasi kita tinggi," ujarnya.
Baca Juga: Dokter Reisa Bagikan Tips Bagi Bumil yang Hendak Vaksinasi Covid-19, Simak di Sini!
Dia menambahkan, saat ini Pemkab Bogor melakukan percepatan vaksinasi baik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes), puskesmas, dan Komplek Stadion Pakansari.
"Maka dari itu kami saat ini sedang fokus melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Baik melalui puskesmas, fasyankes, hingga gerai vaksinasi Covid-19 yang kami buka bersama instansi terkait lainnya," tutupnya.
Berita Terkait
-
KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
-
7 Aktivitas Seru di Jogja untuk Solusi Mengisi Akhir Pekan, Go-Kart hingga Ice Skating
-
KPK Sita Uang Jutaan Rupiah Diduga Hasil Pungli di BPN Bogor
-
Kalau Syaratnya Tak Terpenuhi, Mengapa Bisa Lolos Sejak Awal?
-
Meski Tak Temukan Bukti Gibran Lulus Setara SMA, MK Tak Berwenang Copot Wapres
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Jokowi Tak Lagi Optimis Prabowo-Gibran 2 Periode, Gerindra Respons Santai: Pilpres Masih Jauh
- Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Menolak Gugatan Soal Ijazah Gibran
- Jokowi Tampak Tak Lagi Optimistis Gibran Jadi Pasangan Prabowo di Pilpres 2029
Pilihan
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Dalami Dugaan Permintaan Uang Terkait Pembukaan Blokir Lahan PT Summarecon
-
Diduga Curi Motor Honda Vario di Ciseeng, Pria Bersembunyi di Kali
-
Trase Baru Batutulis Ditargetkan Resmi Beroperasi Awal November 2026
-
Trase Baru Batutulis Bogor Tak Dilengkapi Jalur Darurat Rem Blong
-
Dukung Strategi Investasi Nasabah, BRI Wealth Management Hadirkan Tiga Reksa Dana Baru