SuaraBogor.id - Baru-baru ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi soal penanganan pandemi.
Menanggapi hal itu Pengamat Politik, Catur Nugroho mengatakan, ada kemungkinan PDIP dan Megawati dalam penanganan Covid-19 di Indonesia tidak dilibatkan.
“Ya, bisa jadi Megawati dan PDIP merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar Catur Nugroho, menyadur dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Senin (9/8/2021).
Ia pun menjelaskan, dalam proses penanganan pandemi Covid-19 Jokowi sama sekali tak melibatkan kader PDIP sehingga Megawati mengkritik mantan Wali Kota Solo itu.
Di lain sisi, kata Catur, Jokowi malah memilih melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menangani pandemi.
“AH, kan, merepresentasikan partai Golkar, sementara tidak ada kader PDIP yang dilibatkan dalam pandemi,” tuturnya.
Ia pun menilai, dengan keputusan Jokowi memilih Airlangga Hartarto dibanding anak buah Megawati di pemerintahan maka hal itu akan membuat Golkar lebih mendapat perhatian publik.
“Secara tidak langsung, bila berhasil mencapai percepatan ekonomi, itu bisa mengangkat nama AH ke publik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual beberapa waktu lalu menyinggung Presiden Jokowi.
Baca Juga: Keras! Ngabalin ke Rocky Gerung: Kita Doakan Profesor Abal-Abal Ini Cepat Menikah
Ia mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal akibat pandemi Covid-19.
Menurut Megawati, Jokowi sebagai kepala negara yang seharusnya memegang langsung kendali komando penanganan pandemi Covid-19 dan bukannya Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Duplikasi Gaya Jokowi Elektabilitas KDM Melejit di Bursa Capres 2029
-
Prabowo Ungkap Prinsip Luar Negeri: Jalankan 'Good Neighbor Policy' Sejak Era Jokowi
-
Jokowi Diprediksi Tolak Geser Kaesang dari Ketum PSI, Pengamat: Jaga Marwah dan Karier Anaknya
-
Flyover Latumenten Ditargetkan Beroperasi Januari 2027, Progres Sudah 83 Persen
-
PDIP Ingatkan Kekeringan dan Karhutla Bukan Sekadar Bencana Tahunan
Terpopuler
- Cara Menghilangkan Iklan yang Tiba-Tiba Muncul di Layar HP Android Tanpa Aplikasi Tambahan
- Ajudan Gubernur Kaltim Masuk Desil 1 DTSEN, Mensos Buka Suara
- Wabup Syaefudin Ditahan karena Kasus Korupsi, Bupati Lucky Hakim Minta Maaf ke Pemilih
- Sepasang Sepatu Nike dari Manhattan dan Cerita di Balik Sosok Jenderal Maruli Simanjuntak
- 4 Moisturizer Skintific untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun, Wajah Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Bus Colt Diesel Mundur Tak Terkendali, Tabrak Tembok dan Atap Bengkel di Babakan Madang
-
Jelang Laga Panas di Pakansari: Polres Bogor Pertemukan Suporter Garudayaksa, Persib hingga Jakmania
-
93.719 Kasus ISPA Tercatat di Kabupaten Bogor hingga September 2026
-
Bocah 7 Tahun yang Hilang Dua Hari Ditemukan Tewas di Dalam Sumur di Gunung Putri
-
BRI Perluas Akses Magang Nasional Hingga 17 Regional Office