Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Senin, 09 Agustus 2021 | 09:09 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. (tangkap layar/ist)

SuaraBogor.id - Baru-baru ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi soal penanganan pandemi.

Menanggapi hal itu Pengamat Politik, Catur Nugroho mengatakan, ada kemungkinan PDIP dan Megawati dalam penanganan Covid-19 di Indonesia tidak dilibatkan.

“Ya, bisa jadi Megawati dan PDIP merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar Catur Nugroho, menyadur dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Senin (9/8/2021).

Ia pun menjelaskan, dalam proses penanganan pandemi Covid-19 Jokowi sama sekali tak melibatkan kader PDIP sehingga Megawati mengkritik mantan Wali Kota Solo itu.

Baca Juga: Keras! Ngabalin ke Rocky Gerung: Kita Doakan Profesor Abal-Abal Ini Cepat Menikah

Di lain sisi, kata Catur, Jokowi malah memilih melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menangani pandemi.

“AH, kan, merepresentasikan partai Golkar, sementara tidak ada kader PDIP yang dilibatkan dalam pandemi,” tuturnya.

Ia pun menilai, dengan keputusan Jokowi memilih Airlangga Hartarto dibanding anak buah Megawati di pemerintahan maka hal itu akan membuat Golkar lebih mendapat perhatian publik.

“Secara tidak langsung, bila berhasil mencapai percepatan ekonomi, itu bisa mengangkat nama AH ke publik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual beberapa waktu lalu menyinggung Presiden Jokowi.

Baca Juga: Tetap Aman Saat Makan di Luar Selama Pandemi Virus Corona, Lakukan 5 Tips Ini

Ia mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal akibat pandemi Covid-19.

Menurut Megawati, Jokowi sebagai kepala negara yang seharusnya memegang langsung kendali komando penanganan pandemi Covid-19 dan bukannya Luhut Binsar Pandjaitan.

“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” ujarnya.

Load More