SuaraBogor.id - Baru-baru ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik terhadap Presiden Jokowi soal penanganan pandemi.
Menanggapi hal itu Pengamat Politik, Catur Nugroho mengatakan, ada kemungkinan PDIP dan Megawati dalam penanganan Covid-19 di Indonesia tidak dilibatkan.
“Ya, bisa jadi Megawati dan PDIP merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujar Catur Nugroho, menyadur dari Terkini.id -jaringan Suara.com, Senin (9/8/2021).
Ia pun menjelaskan, dalam proses penanganan pandemi Covid-19 Jokowi sama sekali tak melibatkan kader PDIP sehingga Megawati mengkritik mantan Wali Kota Solo itu.
Di lain sisi, kata Catur, Jokowi malah memilih melibatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menangani pandemi.
“AH, kan, merepresentasikan partai Golkar, sementara tidak ada kader PDIP yang dilibatkan dalam pandemi,” tuturnya.
Ia pun menilai, dengan keputusan Jokowi memilih Airlangga Hartarto dibanding anak buah Megawati di pemerintahan maka hal itu akan membuat Golkar lebih mendapat perhatian publik.
“Secara tidak langsung, bila berhasil mencapai percepatan ekonomi, itu bisa mengangkat nama AH ke publik,” ungkapnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual beberapa waktu lalu menyinggung Presiden Jokowi.
Baca Juga: Keras! Ngabalin ke Rocky Gerung: Kita Doakan Profesor Abal-Abal Ini Cepat Menikah
Ia mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal akibat pandemi Covid-19.
Menurut Megawati, Jokowi sebagai kepala negara yang seharusnya memegang langsung kendali komando penanganan pandemi Covid-19 dan bukannya Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Pakar Hukum: Awasi Dana Asing ke NGO, Tapi Jangan Bungkam Kritik
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Sentul City Jadi Basis Penipuan Daring, 13 WNA Jepang Diusir dari Indonesia
-
Bogor Diguyur Hujan Lebat, Bendung Katulampa Masih Aman di Level Siaga 4
-
Publik Tuntut Transparansi Terkait Karut Marut Pengadaan Sarana Pendidikan
-
Penduduk Terbanyak se-Indonesia, Kabupaten Bogor Bakal Punya 1.000 Satuan Pelayanan Gizi
-
Viral Menu Buruk Makan Gratis, Kepala Badan Gizi: Itu Hanya Sebagian Kecil dari 25 Ribu Titik