Update Covid-19, Jabar Jadi Penyumbang Kasus Tertinggi di Indonesia

SuaraBogor.id - Kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia berdasarkan data Pikobar Jawa Barat menjadi penyumbang kasus tertinggi.

Saat ini, kasus Covid-19 di Jabar telah menyentuh angka 686.362 setelah bertambah 5.058 kasus pada Kamis, 26 Agustus 2021. Angka penambahan ini merupakan yang tertinggi se-Indonesia.

Menyadur dari Ayobandung.com -jaringan Suara.com, dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar atau Pikobar, Jumat, 27 Agustus 2021, kasus aktif terbanyak ada di Kabupaten Bekasi dengan 4.439 pasien dalam perawatan.

Wilayah dengan jumlah kasus terendah menurut Pikobar adalah Kabupaten Bogor dengan 25 kasus aktif. Namun, data ini sering kali berbeda dengan data di tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga: Selain Yellow Claw, Ini 8 Artis Dunia yang Doyan Santap Kuliner Indonesia

Di Jabar, saat ini masih ada 27.706 pasien Covid-19 yang masih dalam perawatan, jumlah ini kembali meningkat usai sempat melandai selama PPKM. Sementara sebanyak 645.331 orang telah dinyatakan sembuh dan 13.325 lainnya meninggal dunia.

Berikut 10 daerah dengan kasus positif aktif Covid-19 terbanyak di Jabar pada Jumat, 27 Agustus 2021.

1. Kabupaten Bekasi 4.439 kasus aktif
2. Kota Depok 4.276 kasus
3. Kota Bandung 2.579 kasus
4. Kota Bekasi 2.075 kasus
5. Kabupaten Tasikmalaya 1.777 kasus
6. Kabupaten Garut 1.529 kasus
7. Kabupaten Indramayu 1.480 kasus
8. Kabupaten Subang 1.363 kasus
9. Kabupaten Bandung 1.332 kasus
10. Kabupaten Sukabumi 994 kasus

Kasus positif aktif adalah kasus positif Covid-19 terkonfirmasi yang saat ini sedang menjalani perawatan berupa isolasi. Isolasi bisa dilakukan di rumah sakit, hotel, atau juga rumah. Kasus positif aktif berakhir ketika pasien dinyatakan sembuh atau meninggal dunia.

Jumlah kasus positif aktif, sebagaimana juga jumlah kasus lain terkait pandemi Covid-19, merupakan data yang bersifat dinamis. Perubahan terjadi setiap hari sesuai dengan tindakan penanganan yang dilakukan di lapangan.

Data yang tercatat di Pikobar sering kali berbeda dengan data yang tercatat di situs resmi masing-masing kota/kabupaten. Perbedaan itu disebabkan oleh keterlambatan input data ke pusat.

Baca Juga: Makin Disegani, Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Pos PBB