Harga Beras Mahal Akut 40 Tahun! Pakar IPB Semprot Regulasi Perlu Ditata Ulang

SuaraBogor.id - Pakar Agronomi dan Hortikultura IPB sekaligus Direktur Seameo Biotrop, Edi Santosa menyoroti harga beras di Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

Edi sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa persoalan mahanya harga komoditas pokok ini sudah terjadi selama lebih dari 40 tahun.

Berdasarkan data sejarah yang ia kaji, ketimpangan harga antara Jakarta dan Bangkok sudah terlihat sejak tahun 1980-an.

Menurutnya, hal ini mengindikasikan adanya masalah fundamental dalam tata kelola pangan nasional yang belum terselesaikan hingga kini.

Edi menegaskan bahwa fluktuasi harga yang terus bertahan puluhan tahun tidak bisa lagi hanya dibebankan kepada pelaku pasar atau pedagang. Akar masalahnya terletak pada regulasi yang perlu ditata ulang secara menyeluruh.

"Selama 40 tahun masalah harga mahal ini terus ada. Jadi, kita tidak bisa hanya menyalahkan pelaku pasar. Jika masalahnya bertahan puluhan tahun, berarti ini adalah masalah regulasi yang harus ditata ulang," ujar Edi, kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Berikut adalah 5 poin penting analisis Edi Santosa dan solusi krisis pangan yang diusulkannya:

1. Harga Beras Mahal Sudah Jadi 'Penyakit Kronis' 40 Tahun: Murni Masalah Regulasi

Pakar IPB Edi Santosa menyoroti bahwa harga beras mahal di Indonesia, yang bahkan lebih tinggi dari negara tetangga seperti Thailand, bukanlah masalah baru.

Baca Juga: Kabar Gembira! Pemkab Bogor Gelar Pangan Murah di Cibinong, Harga di Bawah Pasar

Ketimpangan harga antara Jakarta dan Bangkok sudah terlihat sejak 1980-an. Ini mengindikasikan masalah fundamental dalam tata kelola pangan nasional yang telah berlarut-larut. Edi menegaskan, akar masalahnya bukan pada pelaku pasar, melainkan pada regulasi yang perlu ditata ulang secara menyeluruh.

2. Beras Segar Kunci Atasi Stunting & Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Di sisi lain, Edi Santosa menyoroti pentingnya akses masyarakat terhadap beras segar (fresh rice). Menurutnya, beras segar mengandung zat gizi dan hormon tertentu yang berpengaruh pada kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat.

"Kalau masyarakat kita makan beras segar, Indonesia pasti akan menjadi negara yang jauh lebih bahagia. Ada hormon bahagia dari beras segar. Selain itu, ini sangat urgen terkait kandungan gizinya. Jika masyarakat mengonsumsi beras fresh, masalah stunting bisa teratasi dan kualitas SDM kita akan meningkat menuju Indonesia 2045," jelasnya.

3. Beras Tua Jangan Dibuang. Salurkan ke Industri Tepung Beras untuk Tekan Biaya Simpan

Edi mengungkapkan, salah satu kendala harga beras tetap tinggi adalah biaya penyimpanan yang membengkak. Beras yang terlalu lama disimpan di gudang harganya bisa melonjak hingga Rp10.000 lebih dari harga awal akibat akumulasi biaya operasional.

Dalam mengatasi hal ini, Edi menyarankan pemerintah melakukan intervensi dengan menyasar captive market pasar pasti, seperti industri tepung beras.

"Industri tepung beras justru tidak bisa menggunakan beras segar mereka membutuhkan aging rice. Di sinilah pemerintah bisa memberikan stimulus. Beras tua disalurkan untuk industri tepung dengan harga kompetitif melalui kerja sama dengan pengusaha yang sudah ada," tuturnya.

4. Swasembada Pangan Miskonsepsi: Logistik & Distribusi Harus Dibenahi

Edi menutup dengan menekankan bahwa swasembada pangan dengan surplus 4 hingga 8 juta ton tidak akan berdampak maksimal jika logistik dan distribusi tidak dibenahi.

Ia mengkritik bahwa miskonsepsi swasembada pangan hanya berfokus pada produksi, tanpa memperhatikan rantai pasok. Ini adalah kritik pedas terhadap kebijakan pangan Indonesia yang belum komprehensif.

5. Perlu Sinergi Lintas Lembaga Negara, Jangan Kerja Sendiri-sendiri

Solusi krisis pangan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Edi mendorong adanya kolaborasi kuat antar-instansi negara.

"Secara kelembagaan, ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita punya Badan Pangan, Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Badan Gizi, hingga BPOM. Dibutuhkan sinergi antarlembaga untuk mengelola pengawasan makanan dan kualitas hidup masyarakat kita," pungkasnya.