Andi Ahmad S
Jum'at, 27 Februari 2026 | 16:53 WIB
Pekerja mengangkut beras saat bongkar muat di gudang Bulog. [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa]
Baca 10 detik
  • Harga beras Indonesia lebih tinggi dari tetangga sejak 1980-an; masalah kronis ini akibat tata kelola dan regulasi.
  • Beras segar penting untuk kualitas SDM dan atasi stunting, perlu sinergi lintas lembaga negara mengatasi krisis.
  • Beras tua sebaiknya disalurkan ke industri tepung beras untuk menekan biaya simpan yang membengkak signifikan.

Dalam mengatasi hal ini, Edi menyarankan pemerintah melakukan intervensi dengan menyasar captive market pasar pasti, seperti industri tepung beras.

"Industri tepung beras justru tidak bisa menggunakan beras segar mereka membutuhkan aging rice. Di sinilah pemerintah bisa memberikan stimulus. Beras tua disalurkan untuk industri tepung dengan harga kompetitif melalui kerja sama dengan pengusaha yang sudah ada," tuturnya.

4. Swasembada Pangan Miskonsepsi: Logistik & Distribusi Harus Dibenahi

Edi menutup dengan menekankan bahwa swasembada pangan dengan surplus 4 hingga 8 juta ton tidak akan berdampak maksimal jika logistik dan distribusi tidak dibenahi.

Ia mengkritik bahwa miskonsepsi swasembada pangan hanya berfokus pada produksi, tanpa memperhatikan rantai pasok. Ini adalah kritik pedas terhadap kebijakan pangan Indonesia yang belum komprehensif.

5. Perlu Sinergi Lintas Lembaga Negara, Jangan Kerja Sendiri-sendiri

Solusi krisis pangan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Edi mendorong adanya kolaborasi kuat antar-instansi negara.

"Secara kelembagaan, ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita punya Badan Pangan, Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Badan Gizi, hingga BPOM. Dibutuhkan sinergi antarlembaga untuk mengelola pengawasan makanan dan kualitas hidup masyarakat kita," pungkasnya.

Baca Juga: Kabar Gembira! Pemkab Bogor Gelar Pangan Murah di Cibinong, Harga di Bawah Pasar

Load More