SuaraBogor.id - Bagi masyarakat yang saat ini menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram agar menyimak informasi ini. Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan tabung gas elpiji 3 kg dari berbagai golongan di Indonesia.
Namun, kabar yang berhembus bahwa mulai tahun 2022, gas elpiji 3 kilogram hanya bisa digunakan golongan tertentu saja.
Saat ini, tabung elpiji tiga kilogram yang akrab disebut tabung ‘gas melon’ tersebut memang telah menjadi kebutuhan utama banyak masyarakat. Setiap rumah hingga pedagang pastinya sangatlah membutuhkan gas elpiji tiga kilogram ini.
Selain terjangkau, tabung gas tiga kilogram juga sangat kecil sehingga efektif untuk digunakan di mana saja.
Menyadur dari Terkini.id -jaringan Suara.com, kabar mengejutkan datang dari Pemerintah yang menyebut bahwa mulai tahun depan akan ada syarat yang wajib diikuti jikalau memang masih ingin menggunakan tabung gas tiga kilogram.
Mulai tahun depan, gas elpiji tiga kilogram disebutkan hanya akan diperuntukan bagi golongan masyarakat yang memiliki kartu sembako.
Hal itu seiring rencana Pemerintah yang memulai reformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022 medatang.
“Kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar belum lama ini.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut bahwa agar pelaksanaan pemberian subsidi tepat sasaran, maka Pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler.
Baca Juga: Sri Mulyani: APBN 2020 Kerja Keras Lawan Covid-19
Pihaknya bakal mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi.
“Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan," ucapnya.
Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengatakan bahwa pembaruan data DTKS sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan ditargetkan selesai pada 2021 ini.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbaiki dulu, nanti tempat penyalurannya seperti apa dan segala macamnya. Kebijakan akan kami lakukan kalau semua persiapnnya sudah beres,” terang Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pungky Sumadi.
Alasan elpiji tiga kilogram ke depannya hanya untuk pemilik kartu sembako, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, pergantian skema subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran.
Pihaknya menyebut bahwa selama ini pemberian subsidi kerap ‘melenceng’ karena ketidakakuratan data.
Tag
Berita Terkait
-
Di Balik Pencopotan Purbaya: Ada Andil Bos Pajak-Bea Cukai dan Geng SMI?
-
Suahasil Seharusnya Jadi Menkeu Sejak Sri Mulyani Mundur
-
Purbaya Sebut Pegawai Pajak-Bea Cukai Aman Kasus Hukum 15 Tahun Terakhir, Sindir Sri Mulyani?
-
Purbaya Pastikan Tak Ada Lagi Kebijakan Tax Amnesty ala Sri Mulyani
-
Subsidi LPG 3 Kg Makin Diperketat, Beli Gas Melon Bakal Pakai NIK
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Terkini
-
KPK Konfirmasi Penindakan Senyap, Pihak Kantor Pertanahan Terjaring OTT
-
KPK Dikabarkan OTT di BPN Kabupaten Bogor, Sejumlah Pihak Diamankan?
-
Kisah Dewi Natalia, Mantri BRI yang Dampingi 380 Debitur hingga Lepas dari Rentenir
-
Tangani Kebakaran TPAS Galuga 24 Jam, Bupati Bogor Kerahkan Tim Patroli Jalan Kaki hingga Alat Berat
-
Berjibaku 24 Jam di TPAS Galuga, Sinergi Bogor Raya Tekan Kobaran Api Hingga Sisa Titik Akhir